Berita  

3 Fakta Ketika Ibukota Tak Lagi Berstatus Daerah Khusus Ibu Daerah Perkotaan

3 Fakta Ketika Ibukota Tak Lagi Berstatus Daerah Khusus Ibu Daerah Perkotaan

  • 1. Pemuka Ibukota Tetap Dipilih Rakyat
  • 2. DPR Ogah Pindah ke IKN, Buka Kesempatan Revisi UU DKJ
  • 3. DKJ Punya 15 Kewenangan Khusus

Jakarta – Ibukota Indonesia telah lama resmi tak menyandang penghargaan wilayah khusus ibu kota (DKI), setelahnya DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Ibukota Indonesia (RUU DKJ) sebagai UU ketika sidang rapat paripurna DPR yang tersebut digelar, Kamis (28/3/2024).

UU DKJ yang tersebut tinggal mengawaitu penomoran itu menggantikan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota. UU DKJ sendiri terbit seiring telah dilakukan hadirnya UU tentang Ibu Daerah Perkotaan Negara (IKN) Nusantara yang dimaksud berubah jadi landasan hukum pindahnya ibu kota Indonesi dari DKI Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur.

Pengambilan tindakan itu dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Ia menanyakan persetujuan terhadap seluruh anggota majelis yang digunakan hadir secara segera di sidang itu berjumlah 69 warga dari total 575 anggota DPR.

“Apakah dapat disetujui? Setuju ya, terima kasih,” kata Puan pada ruang rapat paripurna DPR di Jakarta, Kamis (28/3/2024). Para anggota badan dari 8 fraksi ke Gedung Parlemen menyatakan persetujuan, belaka satu fraksi yakni PKS yang dimaksud menolak RUU itu disahkan berubah jadi UU.

Berikut ini 3 fakta mengejutkan disahkannya RUU DKJ sebagai UU oleh DPR pada pekan lalu:

1. Pemuka DKI Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

RUU DKJ merupakan usul inisiatif DPR. Saat pertama kali muncul di bentuk draf ada ketentuan mencengangkan, yakni Pemuka DKI Jakarta akan ditunjuk oleh Presiden saat tak lagi berstatus DKI.

Meski begitu, ketentuan itu akhirnya tak terealisasi setelahnya pemerintah ngotot bahwa pemimpin tertinggi Ibukota harus permanen dipilih oleh rakyatnya secara demokratis dan juga langsung. DPR pun tak ada satupun yang mana mengaku dari mana dengan syarat usul ketentu Pengurus Ibukota Indonesia dipilih oleh presiden.

Ketetapan Kepala daerah DKJ kekal dipilih warga Ibukota Indonesia tertuang pada 10 Ayat (1) UU DKJ. Pasal yang dimaksud berbunyi: “Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Indonesia dipimpin oleh satu pendatang Pemimpin wilayah dibantu oleh satu warga Wakil Pengurus yang dimaksud dipilih secara secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan juga Wakil Kepala Daerah”.

Ayat (2) mengatur pasangan calon Pemimpin wilayah kemudian Wakil Kepala daerah yang tersebut memperoleh ucapan lebih besar dari 50 ditetapkan sebagai Pengurus kemudian Wakil Pengelola terpilih. Kemudian ayat (3) berbunyi Dalam hal bukan ada pasangan calon Kepala daerah juga Wakil Pengurus yang mana memperoleh kata-kata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan pemilihan Pemuka kemudian Wakil Pemimpin wilayah putaran kedua yang mana disertai oleh pasangan calon yang mana memperoleh pernyataan terbanyak pertama lalu kedua pada putaran pertama.

“Masa jabatan Pemuka kemudian Wakil Pemimpin wilayah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan juga sesudahnya dapat dipilih kembali di jabatan yang sejenis hanya sekali untuk 1 (satu) kali masa jabatan,” bunyi pasal (4)

2. DPR Ogah Pindah ke IKN, Buka Kans Revisi UU DKJ

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka kesempatan kembali direvisinya Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Indonesia (RUU DKJ), seusai disahkan berubah jadi UU pada rapat paripurna DPR ke-14 masa sidang 2023-2024.

Hal ini diungkap segera oleh Ketua DPR Puan Maharani pasca ditanya awak media terkait terbuka tidaknya kesempatan revisi UU DKJ, dikarenakan ada usul dari Fraksi PKS bahwa DKI Jakarta harus terus berubah menjadi ibu kota dengan nama Ibu Perkotaan Legislatif, pasca ibu kota baru pindah ke Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN).

“Kita lihat nanti. Untuk merevisi kan bukannya mendadak ada revisi, tapi untuk UU ini bisa saja berjalan juga wajib waktu serta kita lihat dulu bagaimana,” kata Puan ketika ditemui seusai rapat paripurna pada Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Puan mengakui, usulan PKS yang mana meminta-minta Ibukota sebagai Ibu Daerah Perkotaan Legislatif sebetulnya telah lama dibahas pada tingkat panitia kerja RUU DKJ yang beranggotakan Pemerintah, Badan Legislasi (Baleg) DPR, juga DPD pada Maret lalu.

Namun, ia mengingatkan, pada pembahasan pada waktu itu tak ada langkah untuk menetapkan ketentuan Ibukota sebagai Ibu Perkotaan Legislatif pada pada UU DKJ.

Oleh sebab itu, Puan menekankan, ketika ini DPR hanya saja ingin meninjau pelaksanaan UU DKJ nantinya setelahnya diberi nomor oleh Presiden Joko Widodo, sehingga rute pemindahan ibu kota dari Daerah Khusus Ibu Pusat Kota (DKI) Ibukota ke IKN bisa saja berjalan mulus sesuai ketentuan UU IKN.

“Tentu ke depannya akan kita coba lihat dulu yang penting ini kan bagaimana UU ini bisa jadi berjalan, telah bermetamorfosis menjadi amanah, sehingga tidak ada menyeberangi batas waktu yang dimaksud ada, kemudian sudah ada melalui serangkaian yang dimaksud kami lihat sudah ada dibahas antara pemerintah dengan DPR kemudian telah melibatkan bervariasi pihak,” ucap Puan.

Sebagai informasi, usulan dibentuknya Ibukota sebagai Ibu Daerah Perkotaan Legislatif disampaikan oleh Anggota DPR Fraksi PKS Hermanto ketika sidang rapat paripurna hari ini. Saat itu ia menginterupsi jalannya rapat pengesahan RUU DKJ sebagai UU.

“Ada predikat yang digunakan harus diberikan ke Ibukota Indonesia sebagai tempat khusus. Predikat itu kami usul supaya Ibukota Indonesia diberi nama ibu kota legislatif,” kata Anggota DPR Fraksi PKS Hermanto pada waktu sidang rapat paripurna hari ini.

3. DKJ Punya 15 Kewenangan Khusus

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengutarakan bahwa UU DKJ telah terjadi menetapkan 15 kewenangan khusus DKJ. Berikut ini daftar 15 kewenangan khusus itu:

– Kewenangan khusus pekerjaan umum kemudian penataan ruang;

– Kewenangan khusus perumahan rakyat kemudian kawasan pemukiman;

– Kewenangan khusus penyertaan modal;

– Kewenangan khusus perhubungan;

– Kewenangan khusus lingkungan hidup;

– Kewenangan khusus perindustrian;

– Kewenangan khusus pariwisata serta dunia usaha kreatif;

– Kewenangan khusus perdagangan;

– Kewenangan khusus pendidikan;

– Kewenangan khusus kesehatan;

– Kewenangan khusus kebudayaan;

– Kewenangan khusus pengendalian penduduk kemudian keluarga berencana;

– Kewenangan khusus administrasi kependudukan dan juga pencatatan sipil;

– Kewenangan khusus kelautan lalu perikanan;

– Kewenangan khusus ketenagakerjaan.

Artikel Selanjutnya DKI Jakarta Bukan Lagi Daerah Khusus Ibu Kota, KTP Harus Ganti?

Artikel ini disadur dari 3 Fakta Ketika Jakarta Tak Lagi Berstatus Daerah Khusus Ibu Kota