Berita  

AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Pengamat: Jadi Oposisi itu Berat, Demokrat Gak Hebat

AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Pengamat: Jadi Oposisi itu Berat, Demokrat Gak Luar Biasa

Berita Terkini Hari IniMelex.id Diangkatnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN menurut pengamat urusan politik Universitas Jember Dr M. Iqbal memuat sejumlah hal perkiraan masalah kondisi perpolitikan di dalam Indonesia pasca Pilpres 2024.

Iqbal menyatakan bahwa diangkatnya putra SBY itu sebagai Menteri ATR/BPN merupakan pemberian hadiah dari Presiden Joko Widodo kemudian sudah ada direstui oleh capres nomor urut 1, Prabowo Subianto.

Dijelaskan oleh Iqbal pemberian kursi Menteri ATR/BPN untuk AHY bertujuan dua hal. Yang pertama agar Partai Demokrat sanggup menguatkan komposisi di tempat parlemen untuk menghalau isu hak angket yang dimaksud digagas oleh paslon 01 juga 03.

Namun kata Iqbal, walaupun Demokrat akhirnya merapat ke pemerintahan Jokowi, hal itu tak berpengaruh di tempat parlemen utamanya untuk bergulirnya hak angket.

Komposisi parlemen kubu Prabowo-Gibran, namun masih kalah kata-kata daripada gabungan ucapan parlemen kubu 01 lalu 03 dengan catatan kedua kubu solid.

Kedua, secara komunikasi kebijakan pemerintah sebetulnya “hadiah” itu adalah instruksi tamparan urusan politik Jokowi terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan juga Partai Demokrat lantaran sebelumnya partai ini mengoreksi pemerintahan terkait dengan perkara Pulau Rempang.

Iqbal lebih besar lanjut mengungkapkan dengan diangkatnya AHY jadi Menteri ATR/BPN menguatkan bukti menangnya pragmatisme dalam melawan idealisme kebijakan pemerintah akibat hampir 9 tahun jadi partai oposisi, luluh kemudian lemah juga energi partai mengritik pemerintahan usai berada pada koalisi menyokong paslon Prabowo-Gibran.

“Setelah resmi jadi Menteri ATR/BPN, sudah ada pasti tugas berat AHY antara lain adalah mengatasi kisruh kompleksitas konflik agraria dalam tanah Rempang. Kasus konflik agraria tahun 2021 sebanyak 207 persoalan hukum juga meningkat menjadi 241 perkara pada tahun 2023 berdasarkan laporan KPA. Letak juga kinerja AHY sedang diuji,” tuturnya.

Dulu Partai Demokrat bersatu PKS adalah partai yang mana menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, padahal, tupoksi Menteri ATR/BPN erat terkait dengan pengadaan tanah yang tersebut dibutuhkan proyek strategi nasional (PSN) di konteks penyelenggaraan UU Cipta Kerja.

“Beroposisi memang benar berat, Partai Demokrat terbukti bukan kuat. Biarlah rakyat sama-sama korban konflik agraria cuma yang memperjuangkannya,” ucap Iqbal. [Antara]

Sumber : Suara.com