Berita  

Asal Muasal THR, Lahir dari ‘Sayap Kiri’ Partai Komunis RI

Asal Muasal THR, Lahir dari ‘Sayap Kiri’ Partai Komunis RI

Jakarta – Mingguan ini, pekerja di Indonesi mulai menerima pembagian Tunjangan Hari Raya (THR). otoritas sudah pernah menetapkan pembagian THR pegawai swasta harus dibagikan mulai H-7 Lebaran, sementara pembagian THR ASN telah lama diwujudkan lebih besar awal, yakni H-10 Lebaran.

Dengan pembagian THR ini, tak pelak warga mulai berbelanja keperluan Lebaran, seperti sandang dan juga pangan. Namun, tak banyak yang digunakan tahu, selama muasal pembagian THR di dalam Indonesia.

CNBC Nusantara melacak THR dimulai pada tahun 1950-an.Saat itu adalah masa sulit bagi perekonomian Indonesia. Ketidakstabilan kebijakan pemerintah memantik krisis keuangan besar. Harga barang meroket. Daya beli warga anjlok. Negara nyaris bangkrut.

Dalam tindakan hukum pada Jakarta, Jan Luiten van Zanden di Kondisi Keuangan Indonesi 1800-2010 (2011) mencatatkan data biaya unsur pokok dalam ibukota negara melonjak beratus-ratus persen pada 1959, bermetamorfosis menjadi 325% dari biaya awal dalam tahun 1950.

Saat situasi sulit ini, salah satu kelompok yang sengsara adalah kaum buruh yang kerap diupah rendah. Mereka berada pada situasi genting oleh sebab itu berada ke zona kemiskinan dan juga tak mampu beli substansi pokok.

Kondisi makin parah pada waktu tiba lebaran. Harga substansi pokok semakin melonjak, sedangkan merekan penghasilannya tidaklah bertambah. Akibatnya dia tak mampu merayakan hari kemenangan dengan gembira dan juga masih bergelut dengan kemiskinan.

Kondisi seperti ini kemudian melahirkan kebijakan yang dimaksud mengharuskan perusahaan memberi pendapatan ganda pada luar penghasilan bulanan, atau disebut sebagai Tunjangan Hari Raya (THR).

Beberapa perusahaan pun mulai ada yang memberi THR bagi para buruh, walaupun bersifat sukarela. Karena bukanlah sesuatu yang dimaksud wajib, hal ini kemudian menyebabkan permasalahan baru lalu memperbesar ketimpangan.

Oleh lantaran itu, tulis buku Politik Perburuhan Era Demokrasi Liberal 1950-an (2015), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) menuntut pemerintah menimbulkan kebijakan resmi terkait pemberian THR.

Dalam beragam forum, SOBSI kritis memperjuangkan hadirnya aturan pemerintah tentang keharusan perusahaan mengeluarkan THR sebesar satu bulan upah untuk menolong para buruh yang digunakan kesulitan mendekati Lebaran. SOBSI berdiri pada 29 Noveber 1946 pada Yogyakarta. Sejak awal, SOBSI memperjuangkan nasib buruh di hidup sehari-hari. Selain itu, SOBSI juga punya misi memberantas kemiskinan lalu anti-korupsi.

Dalam perkembangannya, SOBSI berpindah berdasarkan teori Marxisme. Dan oleh sebab itu ini pula, organisasi buruh ini sejalan dengan Partai Komunis Indonesi (PKI). Banyak pula anggota PKI yang digunakan jadi anggota SOBSI. Tak heran, SOBSI dianggap salah satu ‘onderbouw’ PKI. Sebagai organisasi buruh nomor satu di dalam Indonesi masa Orde Lama, salah satu hal penting yang digunakan diperjuangkan SOBSI adalah pemberian THR untuk buruh.

Namun, kiprah SOBSI harus berakhir di dalam tahun 1966. Presiden Soeharto yang anti-komunis turut membubarkan SOBSI lantaran dianggap dekat dengan PKI. Banyak anggotanya yang digunakan ditangkap dan juga ditahan tanpa bukti pengadilan.

Setelah kejadian tersebut, tak ada lagi organisasi buruh sebesar SOBSI yang punya anggota sejumlah 2 jt orang.

Dua Kebijakan

Singkat cerita, tekanan SOBSI pada bermacam forum yang disebutkan menyebabkan pemerintah mengeluarkan dua kebijakan pada tahun 1954.

Pertama, lewat Surat Edaran No. 3676/54 yang dimaksud dikeluarkan Menteri Perburuhan, S.M Abidin, perusahaan harus memberi “Hadiah Lebaran” untuk para buruh. Jumlahnya sekitar Mata Uang Rupiah 50-300.

Kedua, tekanan organisasi buruh itu juga berbuah baik bagi para PNS. Pasalnya, lewat PP No. 27 tahun 1954 para PNS menikmati “Persekot Hari Raja”. Kebijakan ini menghasilkan PNS bisa jadi mendapat pinjaman dari pemerintah untuk membeli materi pokok. Nantinya, mereka itu harus memulihkan dana pinjaman dari hasil pemotongan gaji.

Sayang, surat edaran untuk para buruh yang mana dikeluarkan tak miliki kekuatan hukum kuat. Akibatnya, berbagai pula perusahaan yang dimaksud tidaklah memberi THR atau hadiah lebaran.

Barulah enam tahun kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perburuhan No.1 / 1961 tentang kewajiban seluruh perusahaan untuk memberi THR untuk para buruh.

Nantinya, para buruh akan menerima uang sebesar satu kali pendapatan apabila sudah ada bekerja minimal 3 bulan.

Berkat aturan ini, buruh kemudian bisa saja merayakan hari kemenangan dengan kegembiraan. Dan berkat perjuangan panjang para buruh itu, sekarang ini para pekerja di seluruh Nusantara dapat mendapat THR menjauhi Idul Fitri

Artikel Selanjutnya Terima 100%, Segini Besaran THR Terakhir Jokowi Tahun Hal ini

Artikel ini disadur dari Asal Muasal THR, Lahir dari ‘Sayap Kiri’ Partai Komunis RI