Badan Bank Tanah: Hak-hak masyarakat ke HPL kekal terpenuhi

Badan Bank Tanah: Hak-hak rakyat ke HPL kekal terpenuhi

Bila sudah dimanfaatkan dengan baik,  akan diberikan Sertifikat Hak Milik.

Jakarta – Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengungkapkan bahwa hak-hak masyarakat di hak pengelolaan (HPL) Bank Tanah permanen terpenuhi.

Parman Nataatmadja mengatakan, pihaknya memberikan kepastian hak menghadapi tanah untuk penduduk terdiri dari kepastian hukum kemudian legalitas berhadapan dengan lahan yang akan merekan peroleh melalui mekanisme Reforma Agraria (RA) ke melawan HPL Badan Bank Tanah.

Melalui mekanisme RA, rakyat yang digunakan berhak akan diberikan Sertifikat Hak Pakai ke melawan HPL Badan Bank Tanah selama 10 tahun.

 “Bila telah lama dimanfaatkan dengan baik,  akan diberikan Sertifikat Hak Milik,“ kata Parman pada keterangannya di dalam Jakarta, Minggu.

Saat ini, Badan Bank Tanah telah lama menyiapkan lahan seluas 1.873 hektare (Ha) untuk inisiatif RA. Saat ini, langkah-langkah verifikasi subjek sudah diwujudkan oleh Gugus Pekerjaan Reforma Agraria (GTRA) yang digunakan diketuai oleh Bupati. Di sisi lain, Badan Bank Tanah juga mempunyai tugas juga fungsi di menata suatu kawasan agar lebih banyak produktif sehingga dapat memberi kegunaan bagi semua pihak, khususnya masyarakat.

“Salah satu alasan Badan Bank Tanah lahir ini adalah untuk menata sebuah kawasan agar tambahan produktif juga mampu berbagai memberi khasiat bagi masyarakat. Ini adalah juga untuk agar kelak anak cucu kita bisa jadi mendapatkan tempat yang dimaksud layak lalu tidak ada dikuasai segelintir pihak yang mana mempunyai kepentingan pribadi,” kata Parman.

Dalam menata kawasan ini, menurut dia, Badan Bank Tanah tentu tidak ada bisa saja sendirian. Dibutuhkan kerja sejenis dari semua pihak pada menggalang hal tersebut, di antaranya dari rakyat sekitar.

Pada rute penataan tersebut, Badan Bank Tanah kerap menemukan masih ada bangunan/pondok nonpermanen yang digunakan berdiri tanpa izin pada berhadapan dengan HPL Badan Bank Tanah, salah satunya ada di dalam Penajam Paser Utara (PPU). Tantangan yang disebutkan perlu disikapi dengan bijak tanpa mengesampingkan hak-hak masyarakat.

”Oleh oleh sebab itu itu kami komunikasi secara persuasif untuk masyarakat, kami sambangi mereka, kami berikan imbauan dan juga edukasi,” kata Parman.

Bilamana warga yang digunakan diberikan imbauan dapat menunjukkan bukti legalitas menghadapi tanah tersebut, maka surat imbauan yang dimaksud diberikan tidak ada berlaku kemudian Badan Bank Tanah tak berhak mengklaim tanah tersebut.

”Kalau bukan dapat membuktikan, maka diperlukan kerja identik dari subjek terkait untuk mengindahkan surat imbauan kami. Kami bekerja untuk kepentingan bangsa lalu negara tanpa mengesampingkan hak-hak dari masyarakat itu sendiri,” kata Kepala Badan Bank Tanah tersebut.

Parman juga menegaskan bahwa rute perolehan tanah Badan Bank Tanah ke PPU sudah ada dikerjakan sesuai dengan prosedur kemudian berasal dari penetapan Menteri ATR/Kepala BPN. Sejalan dengan hal tersebut, koordinasi dengan Forkopimda, Kementerian ATR/BPN, kemudian pihak lainnya terus dilaksanakan di rangka mengoptimalkan pengembangan kawasan ke Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

”Badan Bank Tanah berazam untuk merawat integritas, keadilan, lalu keberlanjutan pada pengelolaan tanah negara. Kami mengundang seluruh komunitas untuk menyokong kami pada pengelolaan tanah negara bagi kepentingan bangsa lalu negara,” ujarnya.

Adapun pada waktu ini Badan Bank Tanah telah lama menyiapkan lahan seluas 1.873 Ha untuk Reforma Agraria di dalam Penajam Paser Utara (PPU), 1.550 Ha di Poso lalu 203 Ha di Cianjur.
Tidak cuma lahan untuk Reforma Agraria, Badan Bank Tanah juga sudah menyiapkan lahan untuk konstruksi Bandara VVIP IKN seluas 347 Ha juga Jalan Tol IKN Seksi 5B seluas 150 Ha.

Artikel ini disadur dari Badan Bank Tanah: Hak-hak masyarakat di HPL tetap terpenuhi