Berita  

Bagaimana Cara Mengukur Kuatnya Demokrasi pada Indonesia?

Bagaimana Cara Mengukur Kuatnya Demokrasi pada Indonesia?

Berita Teknologi Hari IniMelex.id Perbincangan mengenai demokrasi pada Indonesia seolah tak ada habisnya. Di media manapun demokrasi seolah masih menjadi gunjang-gunjing yang mana hangat.

Apalagi saat ini masih di kampanye pemilihan Presiden 2024. Polemik mengenai demokrasi Indonesia yang dimaksud katanya berkurang seolah semakin memanas.

Topik mengenai demokrasi kian membuncah usai MK mengetuk palu mengenai putusan MK tentang batas usia capres-cawapres. Kabar itu terdengar sangat kontroversial.

Setelah ini topik demokrasi pun kian memanas ketika di area bawa ke ranah debat capres perdana yang diselenggarakan KPU beberapa hari yang tersebut lalu. Namun, tampaknya tak semua semua orang paham mengenai konteks demokrasi yang digunakan mengalami keterpurukan ini. Untuk mengetahui lebih tinggi lanjut. Berikut ulasannya.

Demokrasi Terkubur

Puncak demokrasi mengalami keterpurukan adalah berbagai polemik lembaga independen yang tersebut pada masa kini bersliweran sangat mudah diintervensi. Salah satunya adalah putusan MK yang digunakan dinilai melenggangkan putra sulung Jokowi untuk forward ke Pilpres 2024.

Apalagi majunya Gibran Rakabuming Raka seolah didalihkan bahkan dinormalisasi kalau dinasti kebijakan pemerintah itu tak masalah. Jika memiliki niat baik, seru Prabowo Subianto yang mana berpasangan sebagai capres.

Seorang pengamat sosial, Rocky Gerung pun mengungkapkan kalau upaya untuk menghidupkan demokrasi, malah dikubur kembali dengan adanya putusan MK ini.

“Upaya kita untuk menghidupkan kembali demokrasi dikubur secara sempurna oleh Jokowi, jadi MK adalah kuburan demokrasi” serunya.

Lantas apakah benar hal ini berpengaruh pada keterpurukan demokrasi, memang sebenarnya bagaimana cara mengukur demokrasi pada sebuah negara? Berikut ulasannya.

Cara Mengukur Kuatnya Demokrasi Negara

Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan peringkat demokrasi Indonesia turun dari sikap 52 ke 54 pada tahun 2023 juga masuk ke di kategori negara demokrasi cacat.

Dengan argumen bahwa kebebasan perpendapat dianggap sebagai pondasi demokrasi. Di Indonesia kebebasan berpendapat melemah, hal itu terjadi sejak pasal karet UU ITE 27-30 UU No, 19 Tahun 2016, berikut beberapa contoh kasusnya

Dua aktivis HAM, Haris Azhar juga Fatia Maulidiyanti tertangkap dan juga dijatuhi hukuman. Haris Azhar divonis 4 tahun penjara berhadapan dengan persoalan hukum pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan. Sementara Fatia Maulidiyanti 3,5 tahun penjara di persoalan hukum yang mana sama.

Sebanyak 209 orang dijerat tindakan hukum pencemaran nama baik juga 76 orang dijerat dengaan pasal 28 ayat 3 tentang ujaran kebencian.

Maka dari itu, dengan multitafsir pada implementasinya rakyat menjadi merasa tiada aman untuk berpendapat pada dunia maya/media sosial.