Melex.id – Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar 393,7 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada akhir triwulan II-2023 yang tersebut dimaksud mencapai 396,5 miliar dolar AS.
"Penurunan posisi ULN ini terutama bersumber dari ULN sektor publik," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono kepada media pada dalam Jakarta, Rabu.
Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1 persen secara year on year (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,2 persen (yoy).
Lebih lanjut Erwin menuturkan posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar 188,3 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 192,5 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,3 persen (yoy).
Penurunan posisi ULN pemerintah dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana pemodal nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan volatilitas di tempat dalam pasar keuangan global yang dimaksud dimaksud meningkat.
Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok lalu bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, kemudian akuntabel.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus membantu upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas, sehingga mampu menopang juga menjaga pertumbuhan dunia usaha Indonesia tetap solid dalam tengah meningkatnya ketidakpastian kondisi perekonomian global.
Dukungan itu mencakup antara lain sektor jasa kesehatan serta juga kegiatan sosial (23,9 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, lalu juga jaminan sosial wajib (18,3 persen), jasa sekolah (16,7 persen), pembangunan (14,2 persen), serta jasa keuangan juga asuransi (10,1 persen).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman lalu terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," tuturnya.
Sedangkan ULN swasta tetap terkendali lalu juga masih melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar 196 miliar dolar AS, tambahan tinggi dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 194,6 miliar dolar AS.
Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,8 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan II-2023 sebesar 5,3 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN hal itu bersumber dari lembaga keuangan kemudian perusahaan bukan lembaga keuangan yang digunakan masing-masing mengalami kontraksi sebesar 3,5 persen (yoy) lalu 3,9 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan serta asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, lalu udara dingin; serta pertambangan lalu penggalian, dengan pangsa mencapai 78,4% dari total ULN swasta.
"ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7 persen terhadap total ULN swasta," kata Erwin.
Ia mengatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada triwulan III 2023 tetap terkendali, yang dimaksud tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mana turun menjadi 28,9 persen, dari 29,3 persen pada triwulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,6 persen dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia lalu pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan konstruksi kemudian juga menggalakkan pertumbuhan sektor perekonomian nasional yang mana itu berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ujarnya.
Sumber : antaranews.com
