Bisnis  

Buat Infrastruktur yang Berkualitas, PUPR Terus Dorong Digitalisasi Pengadaan Barang serta Jasa

Buat Infrastruktur yang Berkualitas, PUPR Terus Dorong Digitalisasi Pengadaan Barang serta Jasa

Melex.id – Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus berupaya mengembangkan sistem informasi jasa bangunan yang dimaksud terintegrasi, sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk mengupayakan peningkatan kualitas Pengadaan Barang dan juga Jasa (PBJ). 

Dengan adanya digitalisasi sistem ini, durasi pelaksanaan proses Pengadaan Barang dan juga Jasa di tempat Kementerian PUPR dapat semakin cepat. 

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Rachman Arief Dienaputra mewakili Menteri PUPR pada saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengadaan Barang serta Jasa 2023, dengan tema “Transformasi Pengadaan untuk Indonesia Maju”, dalam Jakarta seperti dikutip Kamis (9/11/2023).

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Bina Konstruksi menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap proses PBJ TA 2023, Kementerian PUPR terus berupaya memperbaiki dan juga meningkatkan proses PBJ, mengingat pada tahun 2024, Kementerian PUPR masih diamanatkan anggaran yang digunakan cukup besar untuk melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur, yaitu sebesar Rp146,98 triliun. 

“Bapak Menteri PUPR dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan pembangunan bukan cuma infrastruktur fisik tapi juga tata kelolanya. Butuh kreativitas, inovasi, dan juga keberanian, untuk itu pengadaan barang serta jasa harus dikelola dengan seni yang juga pada dukung dengan transparan, lalu akuntabel,” kata Rachman.

“Sebagai contoh, BUJK kemudian TKK wajib meregistrasi standar perizinan berusaha, juga data pengalaman selama 10 tahun terakhir melalui SIJKT. Selain itu Vendor Material lalu Peralatan Konstruksi juga wajib meregistrasi bukti kepemilikan peralatan melalui SIJKT. Sistem itu sudah terkoneksi dengan Dukcapil (Kependudukan kemudian Catatan Sipil), Pajak, serta Administrasi Hukum Online, jadi semua proses tahapannya sudah saling terkoneksi, ini yang tersebut akan memudahkan dalam pelaksanaan proses PBJ,” tambahnya.

Selain itu Kementerian PUPR juga mengoptimalkan proses PBJ dengan katalog elektronik. Katalog elektronik menjadi instrumen dalam mewujudkan pengelolaan good governance pada proses pengadaan barang yang digunakan efektif, efisien, transparan juga akuntabel. Sistem ini mempercepat proses pengadaan, serta juga akan menghemat waktu juga biaya, jika dibandingkan harus melewati proses lelang konvensional, tetapi tetap mengedepankan pengadaan yang transparan juga akuntabel. 

Tak kalah pentingnya Kementerian PUPR juga setiap tahunnya melaksanakan lelang dini yang digunakan dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran khususnya dalam perkembangan infrastruktur lantaran pekerjaan dapat dimulai lebih lanjut awal. Lelang dini merupakan inovasi pelaksanaan tender dengan melakukan penayangan paket sebelum DIPA paket hal tersebut diterbitkan, sebagai upaya untuk percepatan penyelenggaraan tender. 

Data 2021-2023 menunjukan, rata–rata per tahun tender dini dapat dilaksanakan untuk 2.007 paket atau sekitar 48,5 persen dari 4.142 paket kontraktual PUPR. Tahapan pelaksanaan tender/seleksi dini dimulai pada bulan Oktober sampai dengan Februari. Dimulai dengan proses pemaketan, penyiapan readiness criteria juga dokumen persiapan pengadaan, persiapan dan juga pelaksanaan tender, juga diakhiri dengan tanda tangan kontrak.

Rachman menyampaikan perlu adanya perlindungan hukum bagi insan PBJ dalam melakukan proses penyelenggaraan PBJ, diperlukan adanya terobosan bagi perlindungan hukum, terutama bagi para pelaksana pengadaan barang/jasa, terutama pokja-pokja pemilihan. 

“Kami juga berharap proses perubahan digital PBJ yang tersebut sudah berjalan dengan baik serta diterapkan di area Kementerian PUPR ini dapat terus diakselerasi oleh LKPP kemudian bahkan dapat diduplikasi di area semua Kementerian/Lembaga/Pemda,” tutupnya.

Sumber : Suara.com