Berita  

Daftar Sengketa pemilihan 2024, Diskualifikasi Gibran hingga Protes PPP

Daftar Sengketa pemilihan 2024, Diskualifikasi Gibran hingga Protes PPP

  • Gugatan Capres-Cawapres
  • Gugatan Partai Politik
  • Gugatan Caleg

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah secara resmi mengumumkan hasil rekapitulasi dari pemilihan 2024. Namun, ada berbagai pihak yang tersebut merasa rute pemilihan raya tidak ada berjalan sebagaimana mestinya, sehingga ada banyak pihak yang mana sudah mendaftarkan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun batas waktu pengajuan gugatan PHPU sendiri berakhir pada Hari Sabtu (23/3/2024) kemarin.

Melansir CNN Indonesia, per Hari Sabtu (23/3/2024) pukul 22.05 Waktu Indonesia Barat tercatat sejumlah dua daftar perkara presiden juga perwakilan presiden, 206 perkara DPR/DPRD, juga 8 perkara DPD.

Gugatan Capres-Cawapres

Timnas capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan pada Kamis (21/3/2024) pukul 00.58 WIB. Permohonan terdaftar dengan nomor:01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.

Dalam permohonannya, pasangan AMIN ingin pemungutan ucapan ulang (PSU) tanpa keterlibatan Gibran Rakabuming Raka.

“Kita memohonkan supaya ada pemungutan kata-kata ulang. Tapi, biang kesulitan calon delegasi presiden [Gibran] itu jangan diikutkan lagi supaya tiada ada cawe-cawe dari presiden lagi,”ujar Ketua Tim Hukum Nasional AMIN Ari Yusuf Amir pada Gedung MK, Jakarta, Kamis (21/3/2024), dikutipkan dari CNN Indonesia.

Sementara itu, TPN capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo serta Mahfud MD mendaftarkan permohonan pada Hari Sabtu (23/3/2024) pukul 16.53 WIB. Permohonan terdaftar dengan nomor:02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.

Ganjar-Mahfud meminta-minta MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka.

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis mengatakan, materi yang dimaksud diajukan pihaknya lantaran keikutsertaan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dinilai sudah melanggar ketentuan hukum serta etika yang digunakan ada.

“Dan itu sebetulnya sudah ada dikonfirmasi oleh MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) kemudian terakhir oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” kata Todung di dalam Gedung MK, Hari Sabtu (23/3/2024).

Gugatan Partai Politik

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Nusantara (PSI), juga Partai Demokrasi Nusantara Perjuangan (PDIP) ramai-ramai mengajukan sengketa pemilihan 2024 ke MK menjauhi tenggat waktu pendaftaran, Hari Sabtu (23/3/2024). Selain itu, ada juga Partai Garuda, Perindo, kemudian Hanura yang dimaksud turut mengajukan permohonan PHPU ke MK pada hari yang tersebut sama.

Dua jam sebelum tenggat waktu penutupan, PPP mengajukan PHPU dengan menggugat hasil Pemilihan Umum 2024 di dalam 18 provinsi se-Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat hendak menyampaikan permohonan PHPU 2024 pada Hari Sabtu (23/3/2024) ke halaman Gedung 2 MK.

“Berdasarkan tracking kami, di dalam dapil-dapil itu-lah pendapat kami hilang. Dan hilang sejumlah 3 ribu – 4 ribu suara, tapi terbentuk dalam sepanjang dapil sehingga jikalau ditotal melebihi 200 ribu dan juga itu-lah yang dimaksud terlacak,” ujar Baidowi.

Menurut dia, PPP seharusnya meraup sejumlah 6 jt lebih banyak pengumuman juga menyeberangi ambang batas parlemen empat persen. “Kita lebih tinggi dari enam jt kata-kata atau di dalam melawan dari 4,1 persen,” ucapnya.

Erfandi, salah satu kuasa hukum PPP menambahkan, ucapan PPP diubah dalam beberapa dapil seperti Dapil Jawa Timur VI, Dapil Jawa Tengah VI, lalu lainnya. Ia memaparkan ada penambahan pendapat untuk partai lain, padahal seharusnya pernyataan yang disebutkan adalah milik PPP.

“Itu pengumuman PPP yang mana diambil oleh partai lain. Kita akan mencari keadilan yang dimaksud substantif,” kata Erfandi.

Sementara itu, Partai Demokrat mengajukan permohonan PHPU 2024 terkait pelanggaran pada 11 provinsi, pada antaranya Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Papua Pegunungan, Maluku, Maluku Utara, juga lainnya.

Kepala Badan Hukum & Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat Mehbob mengatakan, telah dilakukan terjadi pelanggaran yang tersebut merugikan perolehan ucapan Partai Demokrat. Pelanggaran itu, lanjut dia, direalisasikan dengan penggelembungan pernyataan bagi partai lain juga tiada diadakannya rapat pleno, baik pada distrik maupun ke KPU kabupaten dalam Provinsi Papua Pegunungan.

“Ini berjalan pada Provinsi Papua Pegunungan ke mana mereka tidaklah melakukan [rapat] pleno sehingga bukan mempunyai dokumen D1 lalu dokumen D2, serta baru dia punya saat merek tiba di dalam Jakarta,” ungkap Mehbob dengan didampingi kuasa hukum lainnya.

Lain halnya dengan PSI yang tersebut hanya saja mengajukan permohonan PHPU 2024 untuk dua provinsi, yakni Sumatera Utara kemudian Jawa Timur. Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PSI Francine Widjojo, terdapat perbedaan antara penghitungan versi KPU dengan penghitungan versi PSI dari C1.

“Ini memengaruhi perolehan kursi di dapil yang dimaksud didalilkan. Jika memang benar terbukti [di persidangan], akan memengaruhi total kursi yang digunakan diperoleh PSI,” ucap Francine.

Gugatan Caleg

Calon legislatif dari Partai Golongan Karya (Golkar) Ham Kora mengajukan permohonan PHPU anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Mimika 5 ke MK pada Hari Sabtu (23/3/2024).

Dalam keterangannya, ia mendapati kecurangan dari perolehan kata-kata yang mana didapatkannya pada beberapa dapil.

“Saya sudah ada menang mutlak di dalam Mimika 5, namun pendapat saya hilang. Maka, saya datang ke MK supaya diselesaikan dengan baik. Kita akan ungkapkan nanti ke persidangan, saya kehilangan pernyataan di dalam Kecamatan Kwamki Namara, Agimuga, Jila, Kuala Kencana, Tembagapura, Hoya, serta Alama,” kata Ham Kora.

Sementara itu, Koordinator Kuasa Hukum PKS Ahmar Ihsan Rangkuti menyatakan, pihaknya mengajukan permohonan untuk tiga provinsi sekaligus yakni Papua, Gorontalo, lalu Jawa Timur.

“Ada 15 TPS di dalam Desa Turen yang mana kita duga tiada melakukan pilpres berdasarkan prinsip luber lalu jurdil. Pada 15 TPS itu pendapat semata-mata ditujukan pada satu partai. Kita mengawasi pemilihan umum tidaklah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi. Kita menyiapkan bukti-bukti terkait adanya dugaan pelanggaran pemilihan umum tersebut. Selain itu, ke Dapil Bangkalan juga adanya perubahan pernyataan pada tempat tersebut, selanjutnya ada provinsi Papua 3, Gorontalo Dapil 6,” jelas Ahmar.

Artikel Selanjutnya Berlapis! Potret Pengamanan KPU Jelang Undi Nomor Urut Capres

Artikel ini disadur dari Daftar Sengketa Pemilu 2024, Diskualifikasi Gibran hingga Protes PPP