Melex.id – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto, meminta-minta Kejaksaan Agung RI mempertajam gerakannya untuk penegakan hukum terpadu (Gakumdu) terhadap penyelenggaraan pilpres 2024. Terutama jika ditemukan penyelenggara pilpres yang tersebut nakal melakukan penyimpangan.
Hal itu disampaikan Didik dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Jaksa Agung RI ST Burhanuddin dalam Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2023).
Selama ini sentra Gakumdu belaka banyak menindak pada peserta pilpres dan juga penduduk yang dimaksud melakukan pelanggaran pidana. Namun, di tempat sisi lain, menurut Didik, Gakumdu juga tak boleh tutup mata terhadap prospek penyimpangan yang dimaksud dijalankan oleh penyelenggara Pemilu.
“Pertanyaannya adalah, jika kemudian langkah pidana pilpres atau penyimpangan itu dikerjakan oleh penyelenggara Pemilu, baik oleh Bawaslu, maupun KPU, KPUD, Bawaslu kota, kabupaten dan juga seterusnya di dalam bawah, kejaksaan juga tidak ada boleh tutup mata,” kata Didik.
Ia mengatakan, terkait urusan penyenggara pemilihan umum dianggap menjadi urusan DKPP semata. Namun, ia mengingatkan, hal itu yang dimaksud diurus hanya saja persoalan etik cuma tak pidananya.
“Nah, ini saya belum melihat tadi pak jaksa memaparkan kepada kami bagaimana mengantisipasi jika nyata-nyata ditemukan dan juga ada laporan para penyelenggara pemilihan umum yang melakukan langkah pidana pemilihan umum bukan etiknya,” tuturnya.
Menurutnya, peluang pelanggaran pidana yang tersebut dijalankan oleh penyelenggara pemilihan umum sangat membahayakan. Untuk itu, Didik minta Jaksa Agung tegas lakukan penindakan.
“Misalkan merusak, mengambil, material pilpres tanpa melalui melanggar Hukum. Apa yang dimaksud diantisipasi oleh kejaksaan. Jangan sampai kemudian penyelenggara pilpres menjadi kejahatan,” ujarnya.
Sumber : suara.com
