Melex.id – Jakarta -Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. mengatakan pada Jumat, 17 November 2023 bahwa ia akan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping di dalam sela-sela Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2023 untuk mendiskusikan Laut Cina Selatan.
Kedua pemimpin akan merumuskan solusi ke depan perihal wilayah laut itu yang mana sedang diperebutkan dalam Asia dan juga menjadi sumber ketegangan antara Filipina kemudian Cina belakangan ini.
“Kami akan mendengar pandangan dari presiden Cina mengenai apa yang digunakan sanggup kami lakukan untuk menurunkan suhu, kemudian bukan memperburuk situasi di tempat Laut Filipina Barat,” kata Marcos Jr. melalui pesan video.
Laut Filipina Barat merupakan sebutan Manila untuk bagian Laut Cina Selatan yang dimaksud diklaimnya.
Filipina menolak peta baru Cina, yang dimaksud mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, merujuk pada garis putus-putus di tempat petanya yang memotong zona dunia usaha eksklusif (ZEE) Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, kemudian Indonesia.
Taiwan, yang juga diklaim Cina sebagai bagian dari wilayahnya, mengatakan pihaknya pun tidaklah menerima peta Beijing.
Pengadilan Arbitrase Permanen pada 2016 mengatakan garis pada peta Cina tak memiliki dasar hukum, namun putusan yang disebut ditolak oleh Beijing.
“Kami akan menyusun langkah-langkah ke depan akibat kami terus berupaya menjaga perdamaian,” kata Marcos Jr. menjauhi pertemuan dengan Xi pada sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di tempat San Francisco.
Presiden Filipina ke-17 hal tersebut mengatakan ia juga mengkaji hambatan Laut Cina Selatan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. AS menyokong Filipina dalam sengketanya dengan Cina, dan juga Marcos Jr. menjalin hubungan erat dengan Washington.
Kementerian Luar Negeri Filipina pada Kamis, 16 November 2023 berkomitmen untuk melanjutkan misi pasokan juga “pemeliharaan” kapal angkatan laut dalam pulau karang yang disengketakan pada Laut Cina Selatan, dengan mengatakan pihaknya tak perlu memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Cina.
Departemen Luar Negeri juga mengajukan permohonan Cina untuk menghapus semua “bangunan ilegal” yang dibangunnya di area zona dunia usaha eksklusif Filipina, menghentikan reklamasi dalam wilayah tersebut, juga bertanggung jawab atas kerusakan yang dimaksud diakibatkan oleh kegiatan itu.
REUTERS
Sumber : Tempo.co
