Google Bard Haram Beri Berita perihal Anies, Prabowo, maupun Ganjar

Google Bard Haram Beri Berita perihal Anies, Prabowo, maupun Ganjar

Berita Teknologi Hari IniMelex.id Perusahaan induk Google, Alphabet, mengumumkan kebijakan baru mengenai produk-produk Bard. Bot obrolan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) pesaing Pengolah Bahasa Alami GPT ini tak lagi leluasa memberikan informasi perihal politik.

Hal itu diberitahukan Google jelang pemilihan umum (Pemilu) Amerika Serikat tahun 2024. Selain AS, negara-negara yang dimaksud juga melaksanakan pemilihan raya 2024 yakni India, Afrika Selatan, hingga Indonesia.

Artinya, Google Bard tak bisa jadi lagi menjawab pertanyaan mengenai Capres di area Indonesia seperti Anies Baswedan, Prabowo Subianto, hingga Ganjar Pranowo.

Mengutip laporan Mint, Rabu (20/12/2023), Google ingin meningkatkan fokus pada bagaimana Teknologi AI dapat mempengaruhi pemilu. Ini adalah juga bertujuan untuk meyakinkan pemakaian Artificial Intelligence yang dimaksud bertanggung jawab pada konteks politik.

Sebelum Google, Meta yang digunakan merupakan perusahaan induk Facebook juga mengumumkan kebijakan serupa. Organisasi milik Mark Zuckerberg ini sudah ada membatasi kampanye kebijakan pemerintah hingga memperketat iklan yang dimaksud diterbitkan.

Ilustrasi Google Brad - Apa Itu Google Bard (Unsplash)
Ilustrasi Google Brad – Apa Itu Google Bard (Unsplash)

Hal ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menegaskan transparansi dan juga akuntabilitas pada periklanan digital.

Sementara itu, Elon Musk mengumumkan sebaliknya di dalam wadah X alias Twitter. Dunia Pers sosial itu telah memperbolehkan pengguna untuk menampilkan iklan mengenai kampanye pemilu, baik dari kandidat maupun partai politik.

Hal ini merupakan kebalikan dari kebijakan urusan politik sebelumnya yang telah diterbitkan sejak 2019.

Selain itu, X juga berencana untuk meningkatkan regu pengawas untuk mengantisipasi hal-hal yang mana bukan diinginkan tentang pemilu.

Kebijakan Artificial Intelligence di dalam Indonesia
Saat ini eksekutif Indonesia belum mempunyai regulasi khusus yang mengatur teknologi kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI). Tapi Kementerian Komunikasi dan juga Informatika (Kominfo) mengaku kalau Artificial Intelligence sanggup diakomodasi lewat peraturan yang telah ada.

Wakil Menkominfo Nezar Patria menjelaskan kalau kebijakan Kecerdasan Buatan di dalam Indonesia bisa jadi diatur lewat Undang-Undang Pengetahuan dan juga Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga Peraturan otoritas tentang Penyelenggaraan Sistem dan juga Transaksi Elektronik (PP PSTE).

“Meskipun kita belum miliki regulasi khusus terkait AI, namun dampak pemanfaatan Teknologi AI masih dapat diakomodasi melalui kebijakan existing seperti UU ITE lalu PP tentang PSTE,” ungkap Nezar ketika konferensi pers di tempat The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria pada waktu ditemui di tempat Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (13/12/2023). [Suara.com/Dicky Prastya]
Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria pada waktu ditemui di tempat Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (13/12/2023). [Suara.com/Dicky Prastya]

Wamenkominfo menyatakan, perangkat hukum yang ada ketika ini bisa saja digunakan untuk menindak para pelaku yang mana terindikasi melakukan pelanggaran hukum.

“Kalau ada pencemaran nama baik harus ada yang mengadukan. Kalau pelanggaran hukum lapornya ke penegak hukum. Bisa pakai UU ITE, tergantung apa yang digunakan dilanggar,” paparnya.

Dicontohkan Nezar, konten berbau pornografi hasil komoditas Teknologi AI juga sanggup dihukum berdasarkan pasal yang tersebut ada di area KUHP.

“Misalnya konten pornografi, nanti bisa saja dilihat di area pasal-pasalnya pada KUHP juga ada diatur,” imbuh dia.

Pemerintah sendiri sudah miliki Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial dengan fokus pengembangan lalu penerapan AI. Kementerian Kominfo juga berada dalam menyelesaikan Surat Edaran Menteri Kominfo tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

“Stranas berada dalam berproses menjadi Rancangan Peraturan Presiden. Ke depan, kami berharap agar regulasi yang dimaksud bersifat mengikat secara hukum dan juga mengupayakan pengembangan biosfer Artificial Intelligence nasional dapat segera disusun,” beber Nezar.

Lebih lanjut Nezar Patria mengharapkan SE yang digunakan berisi panduan umum nilai, etika, serta kontrol kegiatan yang memanfaatkan AI, bisa saja menjadi batu loncatan pada menyusun regulasi ke depan.

“Saat ini SE yang disebutkan sedang tahap finalisasi untuk segera disahkan oleh Bapak Menteri Kominfo akhir bulan ini. Sudah 98 persen, berarti tinggal 2 persen. Kita harapkan panduan ini bisa saja menjadi satu stepping stone untuk kita dapat menyusun satu regulasi yang lebih lanjut solid nantinya,” tandasnya.

Sumber : Suara.com