Hindari Istilah Tanpa Penjelasan, KPU Diminta Ubah Format Debat Capres-Cawapres 2024

Hindari Istilah Tanpa Penjelasan, KPU Diminta Ubah Format Debat Capres-Cawapres 2024

Berita Politik Hari IniMelex.id JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) diminta mengubah format debat Pilpres 2024 . KPU disarankan menggunakan pedoman internasional yang dimaksud berlaku ketika ini.

Seperti diketahui, di debat kedua Pilpres 2024 pada Jumat, 22 Desember 2023, yang mempertemukan cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Gibran Rakabuming Raka, serta Mahfud MD muncul istilah-istilah asing.

Dalam debat yang dimaksud cawapres nomor urut 2, Gibran sempat melontarkan pertanyaan mengenai Carbon Capture Storage juga SGIE untuk lawan debatnya. Pemanfaatan istilah asing tanpa disertai penjabaran ini dinilai melanggar lantaran menyebabkan ketidakjelasan substansi persoalan.

“KPU tiada boleh membudayakan hal ini. Pada debat berikutnya, tiada boleh hal seperti ini terulang kembali,” kata Peneliti Senior Indonesia Fakta Insight, John Muhammad, Selasa (26/12/2023).

John menilai cara Gibran berdebat tiada sesuai dengan ketentuan umum yang mana berlaku hampir di area berbagai negara di dalam dunia. Penanya seharusnya memberikan pertanyaan wajar serta jelas yang dimaksud berkaitan segera dengan perdebatan.

“Ada panduan mendasar di kompetisi debat yang dimaksud berlaku secara umum bahkan internasional,” ujarnya.

John menyebut, pada buku berjudul Competitive Debate: Rules and Techniques, diterbitkan pada 1957 yang digunakan ditulis George M Musgrave terdapat 10 aturan fundamental di berdebat khususnya yang mana bersifat kompetitif.

Pada poin keenam ditulis “In the questioning period, the questioner may ask any fair, clear question that has a direct bearing on the debate”.

“Nah, prinsip ini dilanggar ketika menanyakan istilah Carbon Capture Storage serta SGIE pada lawan debatnya sebab bukan menjelaskan lebih lanjut detail,” katanya.

John menyayangkan terjadinya pelanggaran ini. Seharusnya, moderator yang mana ditunjuk KPU tiada boleh membiarkan hal ini terjadi. Menurut John, KPU harus merevisi aturan debat lalu meluruskan acuannya dengan standar internasional atau akademis.

“Debat calon presiden serta calon delegasi presiden adalah perhelatan tertinggi di sebuah kompetisi debat. Debat pada kelas teratas ini akan menjadi acuan bagi debat-debat penting lainnya dalam daerah, seperti di area tingkat Gubernur, Wali Daerah Perkotaan juga Bupati,” ucapnya.

Sumber : Sindonews.com