IKN Dianggap Bebani Kas Negara, Gibran: Dari APBN Cuma 20%

IKN Dianggap Bebani Kas Negara, Gibran: Dari APBN Cuma 20%

Berita Politik Hari IniMelex.id JAKARTA – Calon duta presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka menilai berbagai rakyat gagal paham terkait sumber dana pengerjaan Ibu Perkotaan Nusantara (IKN). Dia menegaskan sumber pendanaan IKN tak sepenuhnya dari APBN.

Menurutnya, anggaran yang digelontorkan dari kas negara untuk konstruksi IKN cuma 20%. Sisanya dari pembangunan ekonomi swasta kemudian luar negeri.

“Banyak yang mana gagal paham, tidaklah 100% pengerjaan IKN menggunakan APBN. Jadi yang mana digunakan belaka 20 persen, sisanya penanaman modal dari swasta kemudian luar negeri,” kata Gibran, Mulai Pekan (25/12/2023).

Pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memperkirakan dana yang digunakan dibutuhkan untuk merancang IKN sebesar Rp466 triliun. Berdasarkan situs resmi IKN, dari jumlah agregat tersebut, pembiayaan dari APBN ditetapkan sebesar Rp89,4 triliun atau setara 19,18% dari total dana yang dimaksud dibutuhkan.

Kemudian, kerja sebanding pemerintah dengan badan bisnis (KPBU) kemudian swasta ditargetkan sebesar Rp253,4 triliun, sementara BUMN dan juga BUMD sebesar Rp123,2 triliun. Adapun, otoritas telah dilakukan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan sebesar Rp75,5 triliun untuk 2022 hingga 2024.

Pemerintah telah lama merealisasikan anggaran pengerjaan IKN pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun. Kemudian pada APBN 2023 tahun ini dialokasikan sebesar Rp29,4 triliun lalu Rp40,6 triliun di Rancangan APBN 2024.

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penyaluran anggaran untuk pengerjaan IKN dari APBN tahun ini sudah mencapai Rp13 triliun per Oktober 2023, atau setara dengan 44,37% dari pagu anggaran tahun ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21/2023 tentang Perubahan melawan Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Perkotaan Negara, disebutkan IKN bisa saja mendapatkan pendanaan merupakan pemberian tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang mana diberikan melalui Badan Usaha Otorita IKN (OIKN).

Selain itu, beleid ini juga mengatur terkait dana pengiriman area yang dimaksud dapat difungsikan untuk kegiatan pembangunan, kemudian pemindahan IKN, juga untuk penyelenggaraan Pemda Khusus IKN, yang mana berasal dari APBN.

Undang-Undang Nomor 21/2023 pun memperbolehkan OIKN menarik pinjaman dari luar negeri, dan juga otoritas Pusat sanggup memberikan jaminan berhadapan dengan pembiayaan utang yang tersebut dilaksanakan OIKN.

Sumber : Sindonews.com