Berita  

Ini adalah Alasan KPK Tak Sidangkan Buronan Harun Masiku Secara In Absentia

Ini adalah adalah Alasan KPK Tak Sidangkan Buronan Harun Masiku Secara In Absentia

Berita Terkini Hari IniMelex.id Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango bukan setuju dengan pernyataan Koordinator Publik Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang dimaksud mendesak agar lembaga antirasuah segera mengadili Harun Masiku lewat persidangan in absentia atau peradilan tanpa dihadiri terdakwa.

Nawawi mengakui, di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi diakui adanya persidangan in absentia. Namun menurutnya, hal itu lebih banyak ditujukan ke perkara korupsi yang mengakibatkan kerugian negara.

“Praktek peradilan in absentia ini lebih lanjut ditujukan pada penyelamatan kekayaan negara, sehingga tanpa diperkenalkan terdakwa, perkara dapat diperiksa lalu diputus oleh pengadilan,” kata Nawawi lewat keterangannya diambil Suara.com pada hari terakhir pekan (5/1/2024).

Oleh karenya, ia menyatakan, persoalan hukum yang mana menjerat Harun Masiku berbeda dengan perkara korupsi yang mengakibatkan kerugian negara, sehingga harus dijalankan peradilan demi menyita asetnya.

“In absentia ini bagus pada kasus-kasus dimana terdakwa yang mana misal melarikan diri, tetapi meninggalkan asset-asset yang dapat menutupi kerugian negara yang digunakan telah lama ditimbulkannya, jadi sangat berbeda dengan tindakan hukum si Harun Masiku ini,” jelas Nawawi.

Sebelumnya, Boyamin mengusulkan KPK untuk melakukan peradilan in absentia terhadap Harun Masiku. Mengingat setelahnya dijadikan terperiksa mantan caleg PDIP yang dimaksud belum tertangkap, sejak Januari 2020.

“Sudah lebih tinggi dari dua tahun, juga orangnya bukan diketahui keberadaannya, makanya, ya, disidangkan secara de in absensia. Biar tuntas. Pimpina KPK yang digunakan sekarang tidak ada punya beban yang mana akan datang,” kata Boyamin.

“Kalau toh nanti suatu pada waktu diketemukan, orangnya masih hidup, ya tinggal menjalani hukumannya, kalau toh dinyatakan bersalah, hukumannya berapa tahun,” sambungnya.

Buronan KPK Harun Masiku. (Ist)
Buronan KPK Harun Masiku. (Ist)

Harun Masiku Buron 4 Tahun

Harun Masiku telah terjadi buron kurang lebih tinggi empat tahun. Dia ditetapkan sebagai terdakwa penyuap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan pada Januari 2020. Suap itu dilakukannya untuk lolos ke DPR RI melalui pergantian antar waktu (PAW).

Pada tindakan hukum ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka. Wahyu Setiawan selaku penerima suap sudah divonis penjara selama 7 tahun kemudian denda Simbol Rupiah 200 jt pada 2021.

Namun ketika ini, Wahyu telah terjadi dinyatakan bebas secara bersyarat terhitung sejak 6 Oktober 2023.

Sementara Saeful Bahri serta Agustiani sebagai perantara juga sudah pernah divonis. Saeful Bahri dipidana satu tahun delapan bulan penjara juga denda Simbol Rupiah 150 jt subsider empat bulan kurungan. Sedangkan Agustiani empat tahun penjara juga denda Simbol Rupiah 150 juta, subsider empat bulan kurungan.

Sumber : Suara.com