Pernyataan Manis Kampanye pemilihan 2024 Bisa Jadi Beban Kondisi Keuangan Generasi Mendatang

Pernyataan Manis Kampanye pemilihan 2024 Bisa Jadi Beban Kondisi Keuangan Generasi Mendatang

Berita Politik Hari IniMelex.id JAKARTA – Negara kesejahteraan (welfare state) sering dipandang sebagai model ideal. Ia digambarkan mempraktikkan dunia usaha jalan berada dalam antara komunisme yang dimaksud totalitarian kemudian kapitalisme yang digunakan dianggap “tak berperasaan”.

Ekonom pendukung negara kesejahteraan menganggap negara kesejahteraan berhasil mewujudkan kemakmuran yang dimaksud lebih lanjut berkeadilan bagi masyarakatnya, khususnya warga miskin kemudian kurang beruntung. Mereka memperlihatkan negara-negara Nordik seperti Finlandia, Swedia, kemudian Denmark.

Hal yang disebutkan disampaikan oleh Direktur Institut Demokrasi dan juga Keseimbangan Sosial (INDEKS) Nanang Sunandar pada peluncuran buku Setelah Negara Keseimbangan (2023) di tempat Fakultas Syariah serta Hukum, UIN Jakarta, Hari Jumat 22 Desember 2023. Sebagai informasi, buku ini disunting oleh Tom Palmer ini diterbitkan berhadapan dengan kerja sejenis antara INDEKS serta Atlas Network.

Menurut Nanang, sebagian filsuf kebijakan pemerintah juga memandang model negara kesejahteraan unggul secara moral oleh sebab itu kebijakan-kebijakannya dinilai memihak pada kelompok rakyat miskin kemudian kurang beruntung.

“Para politisi pun pada pada waktu masa kampanye, demi menarik ucapan sebanyak-banyaknya, menjanjikan beragam macam program-program populis. Misal, sarapan serta acara gratis lainnya, subsidi tarif barang-barang tertentu, segala macam acara bantuan,” ujar Nanang disitir Akhir Pekan (24/12/2023).

Menurut Nanang, meskipun terdengar manis, janji-janji yang disebutkan merugikan warga sendiri, teristimewa generasi yang tersebut akan datang. Ini adalah oleh sebab itu uang untuk memenuhi janji-janji yang dimaksud dibebankan pada APBN lalu dapat menghasilkan utang negara makin membengkak.

“Dampaknya, bayi yang digunakan baru lahir sudah ada menanggung beban utang yang mana begitu berbagai dikarenakan janji-janji para politisi. Generasi pada masa yang digunakan akan datang diwarisi beban perekonomian oleh para politisi pengobral janji kesejahteraan,” kata penerjemah buku ini.

Selain itu, penyelenggaraan yang dimaksud digenjot menghadapi nama kesejahteraan umum juga banyak abai terhadap dampak kecacatan lingkungan yang mana ditimbulkannya. Akibatnya, janji-janji negara kesejahteraan bukan hanya sekali meninggalkan warisan hambatan sektor ekonomi bagi generasi yang mana akan datang, tapi juga kerusakan lingkungan.

Senada dengan Nanang, Ekonom Poltak Hotradero menyatakan bahwa negara demokrasi seperti Indonesia memungkinkan para politisi mengumbar janji-janji populis program-program kesejahteraan demi mendulang ucapan sebanyak-banyaknya.

Sumber : Sindonews.com