Berita  

Kelas BPJS Aspek Kesehatan 1,2,3 Dihapus Juni 2025, Iurannya Jadi Berapa?

Kelas BPJS Aspek Kesejahteraan 1,2,3 Dihapus Juni 2025, Iurannya Jadi Berapa?

Jakarta – Kementerian Bidang Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS), alternatif kelas 1, 2, lalu 3 BPJS Bidang Kesehatan ke seluruh RS Indonesia akan dimulai pada Juni 2025.

Sayangnya, masih ada dua persoalan yang digunakan ketika ini masih berubah jadi masalah, yaitu masih berbagai RS yang belum mampu menyiapkan minimal kamar mandi pada setiap ruang rawat inap dan juga stok oksigen.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesejahteraan Kemenkes RI Azhar Jaya mengaikui bahwa masih sejumlah RS yang digunakan belum lengkap dengan sarana kamar mandi pada atau tidaklah memiliki infrastruktur oksigen.

“Kita sama-sama tahu, bahwa masih sejumlah RS kita satu kelas itu 6 sampai 8 kamar tanpa kamar mandi, kita dapat bayangkan kalau dia sakit serta butuh ke kamar mandi, harus pergi dari ruangan dulu, antre, ini kasihan, lantaran itu dibuat dengan KRIS, meningkatkan pelayanan kita daripada masyarakat,” katanya pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, diambil dari Detikcom (31/3/2024).

Azhar mengungkapkan tak semua ruangan rawat inap dapat diubah berubah menjadi sesuai ketentuan KRIS. Juga tak sedikit RS yang mana gelisah mengenai kemungkinan besaran iuran yang digunakan nanti akan diterapkan. Termasuk apakah ada kemungkinan kenaikan iuran dikarenakan perbaikan fasilitas.

“Kalau kita tanya yang swasta, ini sebenarnya menanyakan dalam lapangan ‘Pak Aco kalau nanti KRIS itu ditetapkan maka tarifnya kelas 1, 2, 3 atau kelas berapa? Kami butuh kepastian itu, agar menyokong mereka, apakah oleh sebab itu membatasi tempat ada kenaikan tarif,” paparnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Aspek Kesehatan Prof Ghufron Mukti mengemukakan belum ada peraturan terkait kebijakan yang dimaksud disampaikan mengenai tarif KRIS.

“Yang jelas kami komunikasikan kalau iurannya sama, iurannya ya, katakanlah Mata Uang Rupiah 70.000 (untuk) miskin serta kaya Mata Uang Rupiah 70.000. Itu menyalahkan prinsip kesejahteraan sosial,” kata Prof Ghufron.

Ghufron menyatakan jikalau iurannya sama, bagi pemukim kaya jelas bukan memberatkan, tetapi nyatanya akan mempersulit warga miskin. Dirinya kembali menekankan jaminan kebugaran pemerintah seperti BPJS Bidang Kesehatan menggunakan konsep gotong royong.

“Kenapa? (Menyalahi prinsip kesejahteraan sosial). Lah kita ini melakukan aksi berbasis pada gotong royong. Kalau gotong-royong pendatang kaya bayar Simbol Rupiah 70.000 ringan, pendatang miskin jangankan, Simbol Rupiah 42.000 semata disampaikan yang nunggak banyak,” tegasnya.

Artikel Selanjutnya Bos BPJS Aspek Kesehatan Buka Suara Soal Penghapusan Kelas 1,2,3

Artikel ini disadur dari Kelas BPJS Kesehatan 1,2,3 Dihapus Juni 2025, Iurannya Jadi Berapa?