Berita  

KPK Geledah Rumah Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani, Temukan Angka Aliran Uang

KPK Geledah Rumah Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani, Temukan Angka Aliran Uang

Berita Teknologi Hari IniMelex.id Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita data terkait aliran uang dan juga sebagian barang bukti perkara dugaan korupsi ketika menggeledah rumah Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba juga beberapa lokasi lain.

“Ditemukan dan juga diamankan berbagai dokumen terkait proyek, data aliran uang juga beberapa orang uang, dan juga barang elektronik,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada waktu dikonfirmasi pada Jakarta, Hari Jumat (22/12/2023).

Lokasi yang tersebut digeledah penyidik antara lain rumah kediaman dituduh Abdul Ghani Kasuba dalam Jakarta, rumah dinas gubernur Maluku Utara juga beberapa kantor dinas, dan juga rumah kediaman pihak swasta.

Penggeledahan terkait perkara dugaan korupsi yang disebutkan dijalankan pada Rabu (20/12) juga Kamis (21/12) di dalam wilayah Jakarta, Tangerang, kemudian Daerah Perkotaan Ternate.

KPK menetapkan Abdul Gani Kasuba sebagai terperiksa di perkara dugaan suap proyek pengadaan barang lalu jasa juga pemberian izin di dalam lingkungan otoritas Provinsi Maluku Utara.

Penyidik juga secara langsung menahan Abdul Ghani Kasuba dan juga lima orang lain yang telah lama ditetapkan sebagai tersangka.

“Tim Penyidik menahan dituduh AGK, AH, DI, RA, RI, serta ST, masing-masing untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 19 Desember 2023 sampai 7 Januari 2024 di dalam Rutan KPK,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di tempat Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/12).

Selain Abdul Ghani Kasuba, lima terdakwa lain adalah Kepala Dinas Perumahan kemudian Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kepala Dinas PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), kemudian pihak swasta Stevi Thomas (ST).

Konstruksi perkara yang dimaksud berawal ketika Pemprov Maluku Utara melakukan proyek pengadaan barang juga jasa dengan anggaran yang bersumber dari APBD setempat.

Dalam jabatannya selaku gubernur, Abdul Ghani Kasuba diduga terlibat juga di menentukan siapa cuma pihak kontraktor yang dapat dimenangkan di lelang proyek pekerjaan tersebut.

Tersangka Abdul Ghani kemudian menentukan besaran yang dimaksud menjadi setoran dari para kontraktor. Selain itu, beliau juga setuju dan juga mengajukan permohonan terperiksa AH, DI, kemudian RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah dilakukan selesai di tempat melawan 50 persen supaya anggaran dapat segera dicairkan.

Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang mana masuk ke tabungan penampung sebagian sekitar Rp2,2 miliar. Uang-uang yang dimaksud kemudian digunakan dalam antaranya untuk kepentingan pribadi Abdul Ghani merupakan pembayaran menginap hotel serta pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya, terdakwa ST, AH, DI, dan juga KW selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, terperiksa AGK, RI, lalu RA selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah terjadi diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Antara)