Berita  

KPK Tangkap Kristian Wuisan, Salah Satu Tersangka Perkara Korupsi Gubernur Maluku Utara

KPK Tangkap Kristian Wuisan, Salah Satu Tersangka Perkara Korupsi Gubernur Maluku Utara

Berita Teknologi Hari IniMelex.id Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Kristian Wuisan (KW), salah satu terperiksa persoalan hukum dugaan korupsi yang tersebut menjerat Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba.

Penangkapan dilaksanakan pasukan penyidik KPK usai memperoleh informasi terkait keberadaan KW.

“Tim penyidik kemudian melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan pada Hari Sabtu (23/12) bertempat dalam Desa Gosoma, Tobelo, Daerah Halmahera Utara,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan untuk wartawan, Hari Minggu (24/12/2023).

Setelah ditangkap, KW kemudian diamankan di dalam Mako Brimob Polda Maluku Utara. Ali menyatakan hal itu dilaksanakan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap KW.

“Dalam proses penangkapan ini, Tim penyidik dikawal penuh dari Kesatuan Brimob Polda Maluku Utara,” ujar Ali

Temuan sementara penyidik KPK, Ghani diduga menerima suap lalu gratifikasi seniliai Simbol Rupiah 2,2 miliar terkait proyek pembanguanan juga jual beli jabatan di area lingkungan pemerintah provinsi Maluku Utara.

Dari 18 orang yang mana terjaring OTT, KPK kemudian menetapkan tujuh orang tersangka. Mereka adalah Ghani, Kadis Perumahan juga Pemukiman Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Ridwan Arsan (RA), ajudan Gani,  Ramadhan Ibrahim (RI), juga dua orang pihak swasta Stevi Thomas (ST) juga Kristian Wuisan (KW).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap, Ghani sebagai gubernur turut andil pada menentukan pemenang proyek konstruksi insfrastruktur di area Maluku Utara.

“Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH (Adnan) selaku Kadis Perumahan kemudian Pemukiman, DI (Daud) selaku Kadis PUPR lalu RA (Ridwan) selaku Kepala BPPBJ untuk menyampaikan berbagai proyek di area Propinsi Maluku Utara,” kata Alex pada waktu mengadakan konferensi pers di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/11/2023).

Besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan kemudian jembatan dalam Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih banyak dari Rp500 Miliar,  di dalam antaranya pengerjaan jalan kemudian jembatan ruas Matuting-Rangaranga, penyelenggaraan jalan serta jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

“Dari proyek-proyek tersebut, AGK (Gani) kemudian menentukan besaran yang digunakan menjadi setoran dari para kontraktor. Selain itu, AGK juga setuju serta memohonkan AH (Adnan), DI (Daud) juga RA (Ridwan) untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah dilakukan selesai diatas 50 persen agar pencairan anggaran dapat segera dicairkan,” terang Alex.

Kristian Wuisan yang mana menjadi salah satu kontraktor menyanggupi pemberian uang. Sementara  Stevi Thomas juga memberikan uang  untuk pengurusan perijinan pengerjaan jalan yang mana menyeberangi perusahannnya.

Pemberian uang dilaksanakan secara tunai juga juga transaksi ke account penampung. Disebut Alex pembuatan akun penampung itu diinisiasi oleh Ghani. ATM beserta buku tabungannya dipegang oleh Ramadhan Ibrahim yang digunakan merupakan ajudan Ghani.

“Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang digunakan masuk ke account penampung beberapa orang sekitar Rp2,2 Miliar.Uang-uang yang disebutkan kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK sebagai pembayaran menginap hotel kemudian pembayaran dokter gigi,” terang Alex.

Selain dari proyek tersebut, Ghani juga diduga menerima uang dari ASN untuk mendapatkan jabatan.

“Dan temuan fakta ini terus KPK dalami lebih lanjut lanjut,” ujar Alex.

KPK melakukan pemidanaan untuk keenam terperiksa selama 20 hari pertama pada Rumah Tahanan KPK, Jakarta, terhitung sejak 19 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024. Sementara  terperiksa Kristian Wuisan, belum ditahan. Kepadanya diminta untuk bersikap kooperatif pada pemanggilan berikutnya.

Atas perbuatannya,  Stevi Thomas, Adnan Hasanudin, Daud Ismail, dan juga Kristian Wulsan sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah pernah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan, Ghani, Ramadhan Ibrahim, lalu Ridwan Arsan sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.