KPU minta RDP dengan DPR dijadwalkan ulang

KPU minta RDP dengan DPR dijadwalkan ulang

Berita Terbaru Hari IniMelex.id DKI Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sama-sama Komisi II DPR, Kamis (14/3) besok, dijadwalkan ulang yakni usai rekapitulasi penghitungan perolehan pendapat tingkat nasional.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan bahwa KPU RI sudah mengirimkan surat untuk Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) dengan nomor surat 500/PR.05-SD/01/2024 perihal permohonan penjadwalan ulang penyelenggaraan rapat kerja.

Adapun surat yang disebutkan telah lama ditandatangani oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Senin, 11 Maret 2024.

Dia menjelaskan Komisi II DPR RI sudah mengagendakan melakukan RDP dengan KPU RI pada Kamis besok. Kendati demikian, Setjen DPR RI mendapatkan surat dari KPU yang tersebut memohon agar pertemuan itu ditunda.

"Komisi II mengagendakan melakukan rapat pleno program pada masa sidang sekarang. Salah satu pada antaranya itu memanggil, mengundang pelaksana pemilihan pada tanggal 14 Maret, hari Kamis, lalu suratnya sudah ada dikirim," ujar Guspardi pada waktu dikonfirmasi ANTARA pada Jakarta, Selasa malam.

"Tetapi pada waktu ini saya mendapatkan surat dari KPU itu yang mana dikirim oleh sekretariat, beliau meminta-minta ditunda penyelenggaraan daripada RDP ini," sambungnya.

Adapun di surat tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengungkapkan dirinya sama-sama anggota lainnya belum dapat hadir di jadwal RDP bersatu Komisi II DPR RI

"Menindaklanjuti surat Wakil Ketua DPR RI nomor B/2543/PW.01/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 perihal Undangan Rapat Kerja kemudian Rapat Dengar Pendapat, dengan ini kami komunikasikan bahwa Ketua KPU juga Anggota KPU belum dapat hadir di program rapat tersebut," kata Hasyim di surat tersebut.

Oleh dikarenakan itu, beliau memohonkan agar Ketua DPR RI Puan Maharani dapat melakukan penjadwalan ulang rencana RDP sama-sama Komisi II DPR RI.

Hasyim pun menjelaskan alasan penjadwalan ulang itu terkait adanya program tahapan rekapitulasi hasil penghitungan ucapan tingkat nasional pemilihan raya Serentak 2024.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi kata-kata nasional pemilihan raya 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum akan mengunjungi Rapat Dengar Pendapat (RDP) sama-sama Komisi II DPR, Kamis (14/3) besok.

Anggota KPU, August Mellaz, mengungkapkan, surat dari DPR sudah ada sampai ke Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, beberapa hari lalu. Ia pun menyatakan ketuanya telah memberikan surat disposisi untuk semua anggota KPU.

"Kebetulan begini, saya lupa beberapa hari lalu itu sudah ada ada surat dari Komisi II yang sampai ketua KPU juga didisposisi ke kami semua anggota. Saya lupa persisnya, saya juga telah disposisi saya akan hadir," ujar Mellaz pada waktu ditemui awak media dalam Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/3).

Ia menjelaskan RDP merupakan bagian dari tugas serta tanggung jawab DPR untuk melakukan pengawasan terhadap mitra kerja. Menurut Mellaz RDP KPU bersatu DPR pada rangka evaluasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

Oleh oleh sebab itu itu, KPU akan mempersiapkan evaluasi pemilihan umum dengan sebaik mungkin. Hal ini untuk mengantisipasi apabila muncul pertanyaan mengenai Sistem Data Rekapitulasi (Sirekap).

Sementara itu, anggota Komisi II DPR, Agung Widyantoro, membenarkan ada RDP Komisi II DPR sama-sama KPU pada Kamis mendatang.

"Sesuai hasil rapat internal memang sebenarnya betul Komisi 2 telah terjadi menjadwalkan RDP Rapat Dengar Pendapat dengan KPU, Bawaslu, DKPP. Rencana hari Kamis besok," kata ia pada waktu dikonfirmasi ANTARA di area Jakarta, Selasa.

Sumber : Antaranews.com