Berita  

‘Main Api’ Proyek Rp500 Miliar, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Resmi Tersangka

‘Main Api’ Proyek Rp500 Miliar, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Resmi Tersangka

Berita Terbaru Hari IniMelex.id Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap proyek konstruksi perkara korupsi yang tersebut menjerat Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang digunakan sebelumnya terjaring pada operasi tangkap tangan (OTT).

Temuan sementara penyidik KPK, Ghani diduga menerima suap dan juga gratifikasi seniliai Rp2,2 miliar terkait proyek perkembangan lalu jual beli jabatan di area lingkungan Pemprov Maluku Utara.

Dari 18 orang yang dimaksud terjaring OTT, KPK kemudian menetapkan tujuh orang tersangka. Mereka adalah Ghani, Kadis Perumahan juga Pemukiman Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Ridwan Arsan (RA), ajudan Gani, Ramadhan Ibrahim (RI), kemudian dua orang pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan juga Kristian Wuisan (KW).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap, Ghani sebagai gubernur turut andil di menentukan pemenang proyek konstruksi insfrastruktur di area Maluku Utara.

KPK pada waktu memamerkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba usai berstatus terperiksa perkara korupsi. (Suara.com/Yaumal)
KPK pada waktu memamerkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba usai berstatus dituduh persoalan hukum korupsi. (Suara.com/Yaumal)

“Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH (Adnan) selaku Kadis Perumahan kemudian Pemukiman, DI (Daud) selaku Kadis PUPR juga RA (Ridwan) selaku Kepala BPPBJ untuk menyampaikan berbagai proyek di tempat Propinsi Maluku Utara,” kata Alex pada waktu mengadakan konferensi pers di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/11/2023).

Besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan juga jembatan di dalam Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih lanjut dari Rp500 miliar, di dalam antaranya penyelenggaraan jalan serta jembatan ruas Matuting-Rangaranga, konstruksi jalan lalu jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

“Dari proyek-proyek tersebut, AGK (Gani) kemudian menentukan besaran yang mana menjadi setoran dari para kontraktor. Selain itu, AGK juga setuju juga mengajukan permohonan AH (Adnan), DI (Daud) dan juga RA (Ridwan) untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah dilakukan selesai pada berhadapan dengan 50 persen agar pencairan anggaran dapat segera dicairkan,” terang Alex.

KPK pada waktu merilis persoalan hukum korupsi Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dkk. (Suara.com/Yaumal)
KPK ketika merilis perkara korupsi Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dkk. (Suara.com/Yaumal)

Kristian Wuisan yang mana menjadi salah satu kontraktor menyanggupi pemberian uang. Sementara Stevi Thomas juga memberikan uang untuk pengurusan perijinan pengerjaan jalan yang digunakan menyeberangi perusahannnya.

Pemberian uang dijalankan secara tunai lalu juga transaksi ke akun penampung. Disebut Alex pembuatan account penampung itu diinisiasi oleh Ghani. ATM beserta buku tabungannya dipegang oleh Ramadhan Ibrahim yang dimaksud merupakan ajudan Ghani.

“Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke akun penampung sebagian sekitar Rp2,2 Miliar.Uang-uang yang disebutkan kemudian digunakan di tempat antaranya untuk kepentingan pribadi AGK merupakan pembayaran menginap hotel serta pembayaran dokter gigi,” terang Alex.

Selain dari proyek tersebut, Ghani juga diduga menerima uang dari ASN untuk mendapatkan jabatan.

“Dan temuan fakta ini terus KPK dalami lebih besar lanjut,” ujar Alex.

Abdul Gani dkk Resmi Ditahan

KPK melakukan penjara untuk keenam terdakwa selama 20 hari pertama pada Rumah Tahanan KPK, Jakarta, terhitung sejak 19 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024. Sementara dituduh Kristian Wuisan, belum ditahan. Kepadanya diminta untuk bersikap kooperatif pada pemanggilan berikutnya.

Atas perbuatannya, Stevi Thomas, Adnan Hasanudin, Daud Ismail, kemudian Kristian Wulsan sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah lama diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan, Ghani, Ramadhan Ibrahim, juga Ridwan Arsan sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dilakukan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sumber : Suara.com