Berita  

MKMK Permanen Dibentuk untuk Bersiap Hadapi Perselisihan Hasil pemilihan raya

MKMK Permanen Dibentuk untuk Bersiap Hadapi Perselisihan Hasil pemilihan raya

Berita Terbaru Hari IniMelex.id Mahkamah Konstitusi (MK) mengakui salah satu alasan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) permanen ialah untuk mempersiapkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Juru Bicara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menilai pembentukan MKMK secara permanen akan menguatkan fungsi MK di menangani sengketa pilpres sehingga di melaksanakan tugas, perilaku Hakim Konstitusi sanggup diawasi.

“Dengan pembentukan MKMK ini ada kelembagaan yang tersebut secara day to day bisa jadi quote and quoteu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari kode etik atau pedoman perilaku hakim konstitusi. Karena yang digunakan dilihat itu etiknya, perilakunya. Jadi mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan baik,” kata Enny pada konferensi pers di tempat Gedung MK, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (20/12/2023).

Pada kesempatan itu, Enny menegaskan keberadaan MKMK tiada bisa saja dilepaskan pada proses penanganan hasil sengketa pemilu. Sebab, MKMK menjadi lembaga yang tersebut mengawasi pedoman perilaku lalu etika hakim.

“Kami juga harap ini menjadi bagian penting sebab bagaimanapun juga kita akan menghadapi perselisihan hasil pilpres di tempat mana, namanya peradilan kebijakan pemerintah ya sehingga perlu ada daya upaya dari kami sendiri untuk masih menjaga etika, pedoman perilaku, kemudian kemudian ada lembaga yang digunakan turut mengawasi,” tutur dia.

“Sebetulnya kalau sola PHPU itu telah bagian yang digunakan tak mampu dilepaskan dari MKMK ya. Selama ini telah kami lakukan berkali-kali tetapi ini sebagai bagian, semakin menguatkan kami dalam pada melaksanakan fungsi penyelesaiankan perselisihan hasil PHPU,” lanjutnya.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna. (Suara.com/M. Yasir)
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna. (Suara.com/M. Yasir)

Sebelumnya, MK menetapkan tiga orang anggota MKMK yaitu mantan rektor Universitas Andalas Yuliandri, mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dari unsur tokoh masyarakat, serta Hakim Konstitusi terlibat yang digunakan baru dilantik Ridwan Mansyur. Enny menjelaskan ketiganya akan dilantik pada 8 Januari 2024 mendatang.

“Jadi, itu tiga keanggotaan MKMK yang digunakan Insha Allah pada tanggal 8 januari akan dilantik untuk masa jabatan selama satu tahun,” kata Enny.

Menurut dia, pemilihan tiga anggota MKMK itu dijalankan oleh para Hakim Konstitusi secara aklamasi.

Adapun alasan MK baru menetapkan MKMK permanen ketika ini ialah mengawaitu inovasi pada revisi undang-undang MK.

“Ketika mengantisipasi itu, ternyata undang-undang MK tidaklah dilanjutkan sehingga kami menggunakan masih UU yang mana lama, UU 7/2020 sehingga keanggotaannya masih tiga orang dengan masa jabatan yang digunakan akan ditentukan pada pada PMK,” ujar Enny.

Dengan begitu, ketiga anggota MKMK ini nantinya akan menyempurnakan Peraturan MK berkaitan dengan hukum acara, termasuk perihal kelembagaan MKMK.

Sumber : Suara.com