Pakar Hukum Radian: Putusan DKPP Tidak Mengubah Penetapan Capres Cawapres oleh KPU

Pakar Hukum Radian: Putusan DKPP Tidak Mengubah Penetapan Capres Cawapres oleh KPU

Berita Politik Hari IniMelex.id JAKARTA – Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan raya (DKPP) dipastikan tidak ada akan mengubah kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan capres-cawapres.

Seperti diketahui, DKPP pada Jumat, 22 Desember 2023 sudah mengatur sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dengan Teradu Ketua lalu Anggota KPU RI untuk 4 perkara sekaligus. Perkara dimaksud dengan register perkara Nomor: 135-PKE-DKPP/XII/2023.

Dari jawaban para Teradu di tempat antaranya Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan penyusunan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang digunakan merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tindakan KPU ketika menerima, memeriksa, serta memverifikasi dokumen pencalonan juga menetapkan pasangan calon presiden (capres) kemudian calon duta presiden (cawapres) melawan nama Prabowo Subianto kemudian Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan 2024, telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Hasyim, dalil pengadu yang mana menilai tindakan KPU yang menyatakan dokumen pendaftaran capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo lalu Gibran telah lengkap tak cermat kemudian tak profesional tiada berdasar.

Pengamat hukum Universitas Trisakti Radian Syam menilai, tindakan KPU telah terjadi sesuai prosedur juga mekanisme pada melakukan pendaftaran Prabowo Subiato juga Gibran Rakabuming Raka.

“Kita harus dari kerangka perspektif hukum yang tersebut konkret, putusan Mahkamah Konstitusi wajib dilaksanakan oleh KPU justru jikalau tiada dilaksanakan berpotensi melanggar konstitusi negara kita,” katanya, Hari Minggu (24/12/2023).

Radian menilai, apabila KPU tidaklah menjalankan putusan MK maka KPU dapat juga patut diduga melanggar etik kemudian dapat diadukan ke DKPP dikarenakan tidaklah profesional.

”KPU juga sudah pernah menjawab aduan para pengadu yang digunakan menyampaikan KPU telah dilakukan menyatakan Prabowo lalu Gibran memenuhi persyaratan maju pilpres pada waktu masih di tahap pendaftaran partisipan pemilu. Hal ini dibantah oleh KPU,” katanya.

Menurut Radian, KPU sudah pernah sesuai prosedur di tempat mana pada waktu tahapan pendaftaran kontestan pemilihan umum semata-mata menyatakan Prabowo lalu Gibran memiliki persyaratan lengkap untuk forward pilpres sesuai putusan MK

”Putusan DKPP tidaklah mengubah setiap kebijakan yang tersebut telah terjadi diambil oleh pelaksana pilpres yakni KPU serta Bawaslu, sebab DKPP hadir dan juga dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu,” ujar Direktur Eksekutif Indigo Network.

Sumber : Sindonews.com