Berita  

Partai Ummat Respons Usul Hak Angket Ganjar: Selama untuk Melawan Kezaliman, Kita Dukung!

Partai Ummat Respons Usul Hak Angket Ganjar: Selama untuk Melawan Kezaliman, Kita Dukung!

Berita Terkini Hari IniMelex.id Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi menilai, usulan hak angket dari Ganjar Pranowo sah-sah belaka apabila digulirkan hingga ke Senayan.

Menurutnya, usulan tentang hak angket adalah hak konstitusional dari Ganjar.

“Jadi kita menilai bahwa hak angket itu indikasi demokrasi kita, khususnya DPR kita. Itu hidup kemudian sehat, ini hak konstitusional,” kata Ridho pada konferensi pers dalam kantor DPP Partai Ummat, Ibukota Selatan, Kamis (22/2/2024).

Ridho mengungkapkan inisiatif hak angket berangkat dari keresahan melawan penghitungan Pemilihan Umum 2024. Menurutnya, berbagai pihak yang tersebut mempertanyakan penghitungan pendapat yang mana dilaksanakan oleh KPU RI.

“Muncul keresahan, muncul ketidakpastian dari hasil (Pemilu). Minimal dari real count yang dimaksud menyebabkan kita kemudian resah serta bertanya-bertanya,” ucap Ridho.

“Jadi kemudian untuk dilembagakan keresahan yang dimaksud di tempat DPR melalui hak angket,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Ridho menyatakan Partai Ummat akan menyokong usulan agar hak angket digulirkan di tempat DPR RI.

“Jadi kita tidak ada di kedudukan meninjau itu terlalu ‘ada udang dalam balik batu’ kemudian sebagainya. Pada prinsipnya selama itu sehat, selama itu melawan kezaliman menegakkan keadilan, kita setuju, kita mendukung,” tutur Ridho.

Ganjar Pranowo pada waktu memberikan keterangan pada wartawan pada rumah Butet Kartaredjasa, Bantul, DIY, Hari Sabtu (17/2/2024). [Hiskia Andika Weadcaksana/Suarajogja.id]
Ganjar Pranowo ketika memberikan keterangan pada wartawan pada rumah Butet Kartaredjasa, Bantul, DIY, Hari Sabtu (17/2/2024). [Hiskia Andika Weadcaksana/Suarajogja.id]

Sebelumnya, Ganjar memacu partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket terkait dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke DPR RI.

Partai pengusung Ganjar-Mahfud yang mana berada di dalam DPR pada waktu ini adalah PDI Perjuangan serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ganjar mengatakan, hak angket yang digunakan merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dimaksud dapat diadakan untuk memohonkan pertanggungjawaban KPU dan juga Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang tersebut sarat dengan kecurangan yang tersebut terstruktur, sistematis, serta masif.

Ganjar menegaskan, dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi, kemudian parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di area DPR.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya menyokong pengaplikasian hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar di keterangannya, Mulai Pekan (19/2/2024).

Sumber : Suara.com