Berita  

PBB Ungkap Temuan Mengejutkan ke 7 Negara Ini, Berani ‘Senggol’ RI

PBB Ungkap Temuan Mengejutkan ke 7 Negara Ini, Berani ‘Senggol’ RI

  • 1. Chile
  • 2. Guyana
  • 3. Nusantara
  • 4. Namibia
  • 5. Serbia
  • 6. Somalia
  • 7. Kerajaan Inggris Raya dan juga Irlandia

Jakarta – Indonesia mendapat sorotan khusus oleh Komite Hak Asasi Orang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, bersatu enam negara lainnya. Termasuk permasalahan pada waktu penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan 2024.

Sorotan itu disampaikan PBB pada waktu mengungkap banyak fakta-fakta atau temuan yang tersebut berisi keprihatinan utama lalu rekomendasi Komite HAM PBB terhadap penguatan kemudian penegakan HAM di 7 negara itu. 7 negara yang tersebut mendapat sorotan itu ialah Chile, Guyana, Indonesia, Namibia, Serbia, Somalia, serta Kerajaan Inggris Raya lalu Irlandia Utara.

Berikut detail permasalahan HAM 7 negara yang mana perlu diperhatikan menurut PBB:

1. Chile

Komite mencatat dengan penuh keprihatinan bahwa beberapa jumlah besar pelanggaran hak asasi manusia dikerjakan pada konteks ledakan sosial akibat penyelenggaraan kekuatan kemudian kebrutalan yang bukan proporsional juga sewenang-wenang oleh polisi kemudian angkatan bersenjata. PBB menyesalkan hanya saja beberapa persoalan hukum yang telah dilakukan diproses secara resmi lalu menghasilkan kembali hukuman.

2. Guyana

Komite prihatin dengan kurangnya pengakuan melawan hak-hak warga adat berhadapan dengan tanah lalu wilayah serta kurangnya kemajuan pada amandemen Undang-undang Amerindian.

Komite juga merasa terganggu dengan laporan bahwa aktivitas pertambangan yang mana tiada diatur secara memadai di dalam wilayah Amerindian sudah pernah menyebabkan degradasi lingkungan dan juga mengancam kesegaran dan juga cara hidup tradisional warga Amerindian.

Dengan begitu, Komite memohon Guyana untuk mempercepat revisi Undang-Undang Amerindian tahun 2006 untuk menjamin hak-hak komunitas adat untuk menempati, memiliki, menggunakan, serta mengembangkan tanah, wilayah, lalu sumber daya tradisional mereka. Komite juga memohon Guyana untuk mempercepat demarkasi juga sertifikasi tanah kolektif warga adat.

3. Indonesia

PBB mengungkapkan penyesalannya melawan kurangnya informasi mengenai enam aparat penegak hukum berhadapan dengan pembunuhan berencana terhadap pemukim Papua serta kasus-kasus lain. Beberapa diantaranya seperti pembebasan pensiunan mayor militer Isak Sattu dan juga tentang investigasi menghadapi pelanggaran di dalam masa lalu. Laporan ini memohon Nusantara untuk meningkatkan kekuatan upaya mengakhiri impunitas dan juga mengajukan permohonan pertanggungjawaban pelaku melawan pelanggaran yang mana diwujudkan sebelumnya.

Komite merekomendasikan agar Indonesi menjamin independensi mekanisme akuntabilitas yudisial lalu non-yudisial, menyelidiki semua pelanggaran, memberikan reparasi penuh terhadap para korban, juga melakukan konfirmasi bahwa lembaga penegak hukum menindaklanjuti temuan Komisi Nasional Hak Asasi Orang (Komnas HAM).

Selain itu, PBB mengungkapkan kekhawatirannya melawan tuduhan adanya pengaruh yang digunakan negatif terhadap Pemilihan Umum 2024, juga kebijakan Mahkamah Konstitusi yang mana menurunkan usia minimum kandidat serta menguntungkan putra Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Komite juga merasa terganggu dengan pelecehan, intimidasi, juga penjara sewenang-wenang terhadap tokoh oposisi.

Mereka mendesak Tanah Air untuk menjamin pilpres yang bebas dan juga transparan, menjamin independensi komisi pemilu, merevisi ketentuan hukum yang mana membatasi, memverifikasi tempat pemungutan pengumuman dapat diakses, serta menjaga dari pengaruh yang mana tak semestinya dari pejabat tinggi.

Selain itu, PBB mengungkapkan penyesalannya berhadapan dengan kurangnya informasi mengenai enam aparat penegak hukum berhadapan dengan pembunuhan berencana terhadap pemukim Papua juga kasus-kasus lain. Beberapa diantaranya seperti pembebasan pensiunan mayor militer Isak Sattu kemudian tentang investigasi berhadapan dengan pelanggaran di masa lalu.

4. Namibia

Komite memohonkan Namibia untuk mempertimbangkan pengakuan komunitas seperti San, Himba, Ovatue, Ovatjimba juga Ovazemba sebagai rakyat adat yang tersebut mempunyai hak-hak yang digunakan sama, kemudian untuk menegaskan konsultasi yang tersebut bermakna dengan merek sebelum memberikan izin apa pun untuk eksploitasi sumber daya pada tanah mereka, dengan a bertujuan untuk mendapatkan persetujuan bebas, didahulukan kemudian diinformasikan.

5. Serbia

Komite yang dimaksud memohon Republik Serbia untuk secara efektif menerapkan serta menegakkan kerangka hukum lalu kebijakan yang mana ada di memerangi kejahatan rasial, untuk secara terbuka mengutuk ujaran kebencian, dan juga untuk mengintensifkan tindakan untuk mengatasi prevalensi wacana kebencian online.

6. Somalia

Insiden nyata pengaplikasian kekuatan berlebihan juga pembunuhan warga sipil oleh angkatan bersenjata, aparat penegak hukum, Al-Shabaab lalu kelompok teroris lainnya berubah jadi sorotan. PBB mendesak Somalia untuk mengambil langkah-langkah tambahan untuk secara efektif menghindari pemakaian kekuatan berlebihan kemudian pembunuhan warga sipil, dan juga menghukum para pelakunya.

7. Kerajaan Inggris Raya serta Irlandia

Komite ini sangat prihatin dengan kekebalan bersyarat berdasarkan Undang-Undang Permasalahan Irlandia Utara (Warisan juga Rekonsiliasi) tahun 2023 bagi orang-orang yang mana telah dilakukan melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud serius.

Komite juga mempertanyakan anggapan terhadap penuntutan yang digunakan menggalang personel militer yang tersebut ditempatkan pada luar negeri setelahnya lima tahun, sebagaimana diatur di Undang-Undang Operasi Luar Negeri (Personel kemudian Veteran) tahun 2021.

Artikel Selanjutnya Sri Mulyani Bagikan Diskon Pajak, Bayar PBB Bisa 0%

Artikel ini disadur dari PBB Ungkap Temuan Mengejutkan di 7 Negara Ini, Berani ‘Senggol’ RI