Penegakan Hukum Era Jokowi Diberi Poin 5, Puan PDIP persoalan Rapor Merah Ganjar: Gak Ada Instruksi, Pasti Beliau Punya Informasi

Melex.id Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani, membantah ada intruksi khusus terhadap calon presiden Ganjar Pranowo terkait kritikan masalah kondisi penegakan hukum di area Indonesia. Dalam hal ini, Ganjar memberikan nilai 5 pada penegakan hukum pada kepemimpinan Presiden Jokowi.

Menurutnya, itu disampaikan Ganjar berdasarkan data yang tersebut dipunya.

“Enggak ada Instruksi. Hal-hal seperti itu disampaikan pak Ganjar selaku capres. Pasti beliau menyampaikan hal itu oleh sebab itu punya data yang tersebut memang benar beliau harus ungkapkan atau disampaikan,” kata Puan dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Indonesia dikutip  pada Selasa (21/11/2023).

Soal apakah kritikan yang digunakan disampaikan Ganjar akan berdampak pada naik turunnya elektabilitas, Puan menyampaikan hal itu pasti akan menjadi material evaluasi.

“Tentu saja, oleh sebab itu saya tanya, elektabilitas naik atau turun, ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDIP untuk mampu mengawasi secara baik lalu secara jelas, apakah kemudian hal itu memang benar harus dievaluasi atau tidak,” tuturnya.

Evaluasi itu, kata dia, bisa saja diadakan terhadap isi apa yang tersebut disampaikan oleh Ganjar.

“Artinya terkait dengan substansi yang mana akan disampaikan pak Ganjar,” ujarnya.

Di sisi lain, Puan menegaskan, tempat PDIP selama ini memang sebenarnya kerap melakukan autokritik, baik disampaikan secara segera atau pun tidak.

“Dengan tujuan bagaimana pemerintah pada melakukan kinerjanya itu bisa jadi memperbaiki diri. Mengevaluasi program-programnya. Sehingga memang benar sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Skor Lima dari Ganjar

Ganjar sebelumnya sempat memberikan skor atau penilaian merupakan nomor lima terhadap kondisi penegakan hukum dalam Indonesia.

Skor merah yang dimaksud diberikannya pada waktu ditanya Zainal Arifin pada acara diskusi yang dimaksud diselenggarakan Alumni Universitas Negeri Makassar di dalam Hotel Four Points, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Hari Sabtu (18/11/2023) kemarin.

Awalnya Zainal memohonkan pandangan Ganjar mengenai kondisi penegakan hukum di dalam Indonesia menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan batas usia capres serta cawapres yang meloloskan putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, Zainal juga menanyakan Ganjar ihwal kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dimaksud kekinian ketuanya Firli Bahuri terseret tindakan hukum dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL.

“Dengan kondisi begini, menghasilkan arus baliknya bagaimana? Misalkan kalau kita mengamati KPK berantakan betul, MK, orang bilang Mahkamah Keluarga, menghasilkan arus baliknya, kira-kira Mas Ganjar membayangkan sebagai pribadi presiden, mau membalikan ke arus yang mana baik itu bagaimana?” tanya Zainal.

Ganjar lantas menilai di kondisi yang dimaksud diperoleh ketegasan manusia pemimpin atau presiden. Selain juga menurutnya diperlukan kolaborasi banyak pihak untuk memulai pembangunan arus balik ke arah positif.

“Kedua adalah kolaborasinya dengan kondisi sosiologis yang tersebut terjadi pada masyarakat, agamawan, ilmuan, budayawan, media. Ketika kegelisahaan itu semuanya muncul, rasanya ini yang tersebut mesti diakomodasi, untuk kemudian membalikan situasi itu. Dan ketika regulasinya tidak ada mencukupi, ya diubah regulasinya,” jawab Ganjar.

Zainal lantas meminta-minta Ganjar memberi penilaian terhadap kondisi penegakan hukum di dalam Indonesia. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu secara terang-terang memberikan hitungan lima dari skala 10.

“Ya dengan persoalan hukum ini (MK) jeblok. (Nilainya) 5,” pungkas Ganjar.