Berita  

Penolakan Dinasti Politik Terus Bergelora, Mahasiswa: Kami Tidak Bicara Capres Tapi Demokrasi Hari Ini!

Penolakan Dinasti Politik Terus Bergelora, Mahasiswa: Kami Tidak Bicara Capres Tapi Demokrasi Hari Ini!

Berita Terbaru Hari IniMelex.id Aksi penolakan terhadap kebijakan pemerintah dinasti serta pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terus bergelora di tempat beberapa daerah. Usai Makassar, sekarang ini giliran siswa di dalam wilayah Jambi yang dimaksud melakukan aksi mimbar demokrasi.

Ratusan siswa serta warga yang mana mengatasnamakan sebagai pergerakan pelajar juga rakyat Jambi (Gemas Raja), berkumpul di area pelataran Universitas Nurdin Hamzah (UNH), Jambi, Rabu (20/12/2023).

Presiden Mahasiswa UNH, Rio Jodiansyah mengatakan, aksi ini berangkat dari keresahan rakyat akan kondisi demokrasi pada waktu ini.

“Kita selalu dipertontonkan drama kekuasaan yang mana memuakan, telanjang tanpa rasa malu memperlihatkan pertunjukannya yang dimaksud semena-mena,” kata Rio, pada keterangan tertulisnya, yang tersebut diterima Suara.com, Kamis (21/12/2023).

“Peraturan diubah seenaknya sendiri, konstitusi diubah demi anak kandung sendiri. Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir keadilan, konstitusi nyata-nyata melakukan pelanggaran etik yang dimaksud berat, namun penguasa hari ini menganggapnya ini hal yang tersebut biasa, bahkan merasa ini sebuah kebenaran,” imbuhnya.

Tak cuma itu, lanjut Rio, penghilangan nyawa era Orde Baru ketika itu, seolah-olah sekarang telah menjadi meme yang mana biasa, dengan membandingkan kekerasan dan juga penghilangan nyawa yang tersebut bukan terdata berapa banyaknya yang terjadi hari ini.

“Ini tidaklah dapat dibiarkan, karna jikalau penguasa bukan punya sensitivitas rasa kemanusiaan makan pelanggaran HAM akan terus terjadi,” tegas Rio.

Rio akan meminta seluruh warga Jambi untuk menolak pelanggar HAM tampil pada kancah publik, menolak urusan politik dinasti bertambah subur di hidup berdemokrasi.

Ia juga menegaskan, pihaknya menolak kontestasi kebijakan pemerintah yang mana telah dilakukan mengaborsi konstitusi lewat jalur Mahkamah Konstitusi.

“Kami bukan bicara tentang calon presiden, tapi kami berbicara tentang demokrasi pada waktu ini,” pungkasnya.

Sumber : Suara.com