Berita  

Petinggi Radio Prambors Diperiksa Penyidik KPK, Terkait Kasus Korupsi Apa?

Petinggi Radio Prambors Diperiksa Penyidik KPK, Terkait Kasus Korupsi Apa?

Berita Terkini Hari IniMelex.id Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi GM Dunia Pers Radio Prambors Dhirgaraya S Santo terkait aset bernilai ekonomis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), terdakwa korupsi.

Materi itu dikonfirmasi penyidik pada pemeriksaan yang dimaksud dilaksanakan pada hari terakhir pekan (5/1/2024).

“Saksi Dhirgaraya S Santo (GM Industri Media Radio Prambors/PT Bayureksha) hadir serta didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan kepemilikan berbagai aset bernilai ekonomis dari Tersangka SYL,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri diambil Suara.com pada Awal Minggu (8/12/2023).

Selain itu penyidik juga mengkonfirmasi Dhirgaraya terkait dugaan keterlibatan keluarga SYL pada pengaturan proyek di dalam Kementerian Pertanian.

“Dikonfirmasi juga kaitan adanya proyek pengadaan dalam Kementan yang diduga melibatkan keluarga Tersangka SYL sebagai pihak yang mana turut juga menentukan sepihak kontraktor yang mana akan dimenangkan,” ujar Ali.

Tersangka Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai menjalani pemeriksaan dalam Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (23/11/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Tersangka Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai menjalani pemeriksaan di area Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (23/11/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]

SYL, ditetapkan sebagai dituduh bersatu Direktur Alat serta Mesin Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Muhammad Hatta, kemudian Sekjen Kementan Kasdi Subagyono.

Ketiganya diduga melakukan korupsi terdiri dari pemerasan pada jabatan bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk terlibat dan juga di pengadaan barang kemudian jasa, disertai penerimaan gratifikasi.

SYL selaku menteri pada waktu itu, memerintahkan Hatta serta Kasdi menarik setoran senilai Simbol Dolar 4.000-10.000 atau dirupiahkan Rp62,8 jt sampai Rp157,1 jt (Rp15.710 per dolar Amerika Serikat pada 11 Oktober 2023) setiap bulan dari pejabat unit eselon I kemudian eselon II di tempat Kementan.

Uang itu berasal dari dari realisasi anggaran Kementan yang dimaksud di-mark up atau digelembungkan, dan juga setoran dari vendor yang mana mendapatkan proyek.

Kasus korupsi yang dimaksud menjerat Syahrul terjadi di rentang waktu 2020-2023. Temuan sementara KPK ketiga diduga menikmati uang haram sekitar Rupiah 13,9 miliar.

Sumber : Suara.com