Berita  

PLN Tetap Pertahankan Operasional PLTU Hingga Kontrak Jual-Beli Listrik Berakhir

PLN Tetap Pertahankan Operasional PLTU Hingga Kontrak Jual-Beli Listrik Berakhir

Melex.id . PT PLN lalu Kementerian ESDM mengambil kebijakan tak mengutamakan inisiatif pemensiunan dini pembangkit batubara dikarenakan opsi yang disebutkan akan mengancam keberlanjutan finansial PLN ke depannya. 

Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan, pihaknya dipandu Kementerian Tenaga juga Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja serupa dengan International Energy Agency (IEA) memulai pembangunan permodelan sistem ketenagalistrikan dengan berbagai skenario. 

Ada lima skenario yang digunakan dibuat PLN di melaksanakan transisi energi. Dimulai dari skenario kegiatan bisnis tanpa pembaharuan (business as usual) yakni pemakaian batubara tetap memperlihatkan dominan, hingga skenario kelima apabila PLN menggunakan 100% Tenaga Baru Terbarukan (EBT) lalu menyuntik terhenti PLTU. Skenario paling ekstrim ini dinamakan Ultra Accelerated Renewable with Coal Phase Out (Ultra RE Coal Phase Out). 

“Pada skenario kelima ini, PLN mengasumsikan adanya pemensiunan dini PLTU kemudian ternyata keperluan EBT baseload 84 GW, biaya menjadi sangat tinggi serta operasi sistem menjadi bukan feasible,” jelasnya dalam di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rabu (15/11). 

Seiring dengan itu permintaan belanja modal (capital expenditure/capex) PLN menjadi sangat tinggi. 

Di pada materi paparannya, skenario 5 ini mengharuskan PLN menyiapkan pembangkit EBT baseload sebesar 84 GW, kapasitas pembangkit angin serta solar hingga 105 GW kemudian energi baru sebesar 23 GW. Jika menerapkan skenario ini, keberlanjutan finansial PLN menjadi terancam pada mana dari kondisi sehat menjadi tak sehat. 

“Dalam hal ini antara diskusi Kementerian ESDM serta PLN, kami telah mengambil persetujuan untuk melaksanakan skenario paling feasible yakni skenario 3 yang disebut Accelerated Renewable Energy with Coal Phase Down (ACCEL RE Coal Phase Down),” tegasnya. 

Pada skenario ketiga ini, PLN tetap memperlihatkan mengoperasikan pembangkit batubara dengan menurunkan kapasitasnya perlahan (coal phase down), sembari meningkatkan pembangunan pembangkit gas dan juga EBT base load. 

Skenario ini akan tertuang di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2033. PLN akan menambah 75% pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dengan kapasitas 31,6 Gigawatt (GW) kemudian 25% pembangkit gas sebesar 10,5 GW. 

“Kami akan melakukan coal phase down (penurunan kapasitas) tidak coal phase out (pemensiunan dini). Dalam hal ini bagaimana pembangkit berbasis batubara masih beroperasi sampai masa berakhir kontrak lalu penambahan teknologi penangkapan karbon (CCS),” terangnya. 

Keputusan tak menyuntik berakhir pembangkit batubara ini turut mendapat dukungan dari Komisi Daya pada Parlemen. 

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menjelaskan, PLN memilih melakukan coal phase down atau mempertahankan operasional PLTU hingga berakhirnya waktu kontrak jual beli listrik. Bila pada waktu waktu kontrak habis dan juga pembangkit masih dapat beroperasi maka PLTU-PLTU yang disebutkan akan tetap memperlihatkan digunakan sebagai baseload.

“Dengan kebijakan ini maka pemerintahan wajib mempersiapkan lalu memulai pembangunan infrastruktur energi hijau di area samping masih menjaga operasional pembangkit listrik tenaga uap,” ucapannya hari terakhir pekan (17/11). 

Mulyanto menambahkan kebijakan ini pilihan yang mana rasional dan juga objektif di tempat sedang Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara (APBN) APBN yang mana terbatas dan juga tidak ada ada bantuan dana ekonomis dari negara donor sebagaimana yang digunakan dijanjikan.

Menurutnya, Indonesia jangan terlalu ekstrem menjalankan transisi energi ini mengingat negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris serta negara Eropa lainnya, melepas karbon ke atmosfer empat kali lipat dari Indonesia. 

Konon sebagai konsekuensinya mereka menjanjikan bantuan bagi negara-negara yang tersebut komitmen menjalankan inisiatif dekarbonisasi seperti Indonesia. Tapi faktanya hari ini dana yang mana dijanjikan belum diterima.  

“Kita sudah ada menyampaikan hambatan ini berkali-kali agar mereka itu konsisten dengan janjinya untuk membantu Indonesia menjalankan transisi energi menuju NZE (net zero emission).  

Namun nyatanya realisasi bantuan yang dimaksud sampai hari ini masih sebatas janji. Yang ada dari negara forward adalah utang dengan bunga komersil,” kata Mulyanto 



Sumber : Kontan.co.id