Melex.id –
Jakarta – Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran menyatakan keseriusannya untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). TKN meyakini keberadaan badan ini sanggup meningkatkan rasio pajak atau tax ratio, sekaligus menimbulkan pembayaran pajak lebih banyak tinggi murah.
“BPN menurut saya amat sangat penting, akibat dari segi karakternya betul-betul fokus pada penerimaan negara, tidaklah ada fokus lagi pada pengeluarannya,” kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno dalam acara Your Money Your Vote dalam dalam CNBC Indonesia, Rabu (15/11/2023).
Eddy mengatakan potensi Indonesia untuk meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto sangat tinggi. Dia bilang cuma 30% orang Indonesia yang digunakan miliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
“Saat ini yang dimaksud mana punya NPWP cuma 30% dari merekan yang dimaksud mana sesungguhnya berkewajiban, jadi ekstensifikasi pajak tentu harus dijalani untuk mengungkap merekan yang dimaksud masih bersembunyi,” katanya.
Politikus Partai Amanat Nasional itu mengatakan nantinya badan penerimaan pajak akan dibentuk dengan menggabungkan Direktorat Jenderal Pajak serta Bea Cukai dalam satu lembaga. Badan hal hal itu akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Badan ini akan berfokus dalam meningkatkan rasio pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga hibah.
“Fokusnya apa? Ekstensifikasi juga intensifikasi mencari yang mana hal itu bersembunyi, yang digunakan belum jujur,” ujar dia.
“Dan itu saya kira potensinya besar sekali, dengan adanya ekstensifikasi kemudian juga intensifikasi juga termasuk perbaikan SDM serta digitalisasi sistem perpajakan,” kata Eddy melanjutkan.
Eddy berkata rakyat yang mana sudah taat membayar pajak tak perlu khawatir dengan keberadaan lembaga ini. Menurut dia, ketika rasio pajak berhasil ditingkatkan, maka pemerintah juga mampu menurunkan tarif pajak.
“Tidak perlu khawatir bagi penduduk atau pembayar pajak yang dimaksud mana taat, peningkatan tax ratio itu mampu kok dengan melaksanakan secara sekaligus penurunan tax rate, misalnya PPN (pajak pertambahan nilai) 12%, kita turunkan menjadi 10%,” kata dia.
Sebelumnya, Prabowo, dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (11/11/2023) menjelaskan rasio perpajakan Indonesia tertinggal dari banyak negara di area dalam ASEAN, bahkan Kamboja kemudian juga Vietnam.
Dalam catatan Prabowo, rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio to GDP Indonesia ada dalam hitungan 9,1%. Angka hal yang disebut terpencil pada bawah Kamboja (18,4%) lalu Vietnam (12,3%).
“Saya tanya sekarang sebagai putra putri Indonesia bedanya kita dengan orang Kamboja apa, bedanya kita dengan orang Vietnam apa. Apa orang Indonesia lebih banyak tinggi bodoh tambahan gak becus saya kira ini adalah permasalahan manajemen,” tutur Prabowo dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digunakan diselenggarakan oleh INDEF lalu CNBC Indonesia, Rabu (8/11/2023), Rabu (11/11/2023)
Menteri Pertahanan itu menjelaskan tax ratio Indonesia seharusnya sangat tambahan lanjut baik bila ada manajemen perpajakan yang tersebut dimaksud lebih banyak besar baik, termasuk dalam area sistem teknologinya. “Kita bisa jadi jadi hitung 8% dari US$ 1.500 miliar peningkatannya cukup signifikan kemudian dengan itu kita sanggup perkembangan perekonomian kita tidaklah cuma swasembada pangan,” ujarnya.
Artikel Selanjutnya Bukan Sandiaga Uno & Cak Imin, Ini Cawapres Terkuat Prabowo
Sumber :CNBC
