Berita  

RI Rebut Wilayah Atmosfer Kepri lalu Natuna dari Singapura

RI Rebut Wilayah Atmosfer Kepri kemudian Natuna dari Singapura

Jakarta – Tanah Air resmi mendapatkan kedaulatan pengaturan ruang udara dengan segala informasi penerbangannya ke wilayah Kepulauan Riau (Kepri) juga Natuna. Kini Flight Information Region (FIR) resmi dikelola secara penuh oleh Indonesia, setelahnya sebelumnya dikendalikan oleh Singapura selama 78 tahun.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan ketetapan ini berlaku mulai 21 Maret 2024. Budi Karya menafsirkan ketetapan ini merupakan kabar gembira bagi bumi penerbangan Indonesia.

“Setelah menyelesaikan perjanjian pengaturan ulang ruang udara atau re-alignment FIR dengan pemerintah Singapura, ketika ini Negara Indonesia akan mengatur sendiri ruang udara di dalam berhadapan dengan dua kepulauan tersebut. Ketentuan ini sudah pernah berlaku efektif mulai 21 Maret 2024 pukul 20.00 UTC atau 22 Maret 2024 pukul 03.00 WIB,” ujar Menhub.

Dengan perjanjian ini, maka luasan FIR Ibukota bertambah sebesar 249.575 kilometer persegi berubah menjadi 2.842.725 kilometer persegi atau bertambah 9,5% dari luas semula. Menurut Budi Karya, pesawat yang terbang di wilayah pengaturan ulang FIR ini akan mendapatkan layanan navigasi penerbangan dari Indonesia.

Sebelumnya untuk penerbangan domestik seperti dari Ibukota Indonesia ke Natuna, pesawat harus kontak navigasi penerbangan Singapura pada saat memasuki Kepulauan Riau.

Sedangkan pada penerbangan internasional semisal dari Hongkong ke Jakarta, ketika melintas di dalam melawan Kepulauan Natuna harus kontak navigasi penerbangan Singapura terlebih dahulu kemudian baru dilayani AirNav Indonesia.

“Setelah diwujudkan pengaturan ulang FIR, kedua pesawat tadi akan dengan segera dilayani oleh AirNav Indonesia, tak perlu ke Singapura,” tegas Menhub.

Perjalanan negosiasi FIR dengan Singapura telah lama dimulai sejak 1995, hingga akhirnya tercipta kesepakatan pada tahun 2022. Sehingga menurut Menhub pencapaian ini patut disyukuri.

“Saya berharap dengan berlakunya Persetujuan FIR ini, kerja mirip kedua negara di meningkatkan keselamatan lalu efisiensi layanan navigasi dalam ruang udara dapat terus berlanjut,” ujar Menhub.

Lebih lanjut, Menhub menyatakan pemerintah akan berupaya semaksimal kemungkinan besar untuk meyakinkan pengelolaan ruang udara Negara Indonesia berlangsung selamat, efektif, sesuai kepentingan nasional serta memenuhi pelayanan jasa penerbangan sipil yang tersebut berstandar internasional. Ia optimis bahwa pengalihan FIR ini akan memberikan dampak positif bagi Indonesia, khususnya pada hal penerimaan negara.

“Semoga implementasi perjanjian FIR juga akan meningkatkan keselamatan lalu keamanan penerbangan dan juga berubah menjadi kesempatan yang mana tepat untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan juga pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia,” tegas Menhub.

Sementara itu Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Atmosfer Maria Kristi Endah Murni menyampaikan pengalihan operasional pelayanan navigasi penerbangan dikerjakan usai Indonesi serta Singapura menyetujui secara resmi perjanjian pengaturan ruang udara dalam kedua wilayah yang dimaksud di Bintan, pada 25 Januari 2022.

Perjanjian ini kemudian diratifikasi oleh Perpres 109 tahun 2022 tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Ibukota serta Flight Information Region Singapura. Penyesuaian batas FIR Ibukota juga FIR Singapura tentunya telah dilakukan melalui pembahasan pada International Civil Aviation Organization (ICAO), dengan keluarnya persetujuan dari ICAO pada 15 Desember 2023.

Kristi menambahkan terkait charge jasa layanan penerbangan, pemerintah akan mengaturnya secara profesional lalu kompetitif. Indonesi akan mulai menikmati peningkatan pendapatan negara yang dimaksud bersumber dari biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan yang tersebut diberlakukan pada tempat tambahan FIR Ibukota tersebut.

“Ini merupakan bagian dari kesepakatan Perjanjian FIR antara Indonesi juga Singapura. Harapannya sektor penerbangan nasional dapat meningkat serta berprogres seiring berjalannya waktu,” tegasnya.

Sebagai informasi, pemungutan Route Air Navigation Services (RANS) Charges pada area ruang udara Bidang A serta B, mulai dari ketinggian 0 sampai dengan 37.000 kaki dijalankan mulai 21 Maret 2024, sesuai kesepakatan antara Tanah Air dan juga Singapura. Sementara area ruang udara di dalam luar sektor tersebut, yang terdampak penyesuaian FIR Jakarta-Singapura pemungutannya diwujudkan oleh Perum LPPNPI sesuai ketentuan yang digunakan berlaku.

Sejalan dengan itu, pemerintah Negara Indonesia juga menempatkan personil Civil Military Cooperation in Air Traffic Management (CMAC) di Singapore Air Traffic Control Center (SATCC). Para personil yang dimaksud telah terjadi mendapatkan pembekalan teknis peralatan di Makassar Air Traffic Control Center, simulasi SOP secara dengan segera pada SATCC, kemudian pelatihan sistem pertahanan udara nasional di Wingdik 700 Surabaya. Mereka akan berjaga selama 24 jam penuh untuk memantau pesawat-pesawat dari Tanah Air ke Singapura juga sebaliknya.

Artikel Selanjutnya Diguncang Skandal Korupsi, Menteri Singapura Mundur

Artikel ini disadur dari RI Rebut Wilayah Udara Kepri dan Natuna dari Singapura