Riau berupaya jaring  51.591UMKM urus sertifikat halal 

Riau berupaya jaring  51.591UMKM urus sertifikat halal 

Barang halal pada masa kini menjadi daya saing pada perdagangan nasional lalu internasional…..

Pekanbaru – Kanwil Kementerian Agama Riau berupaya menjaring lagi sebanyak 51.591 perniagaan mikro kecil dan  menengah (UMKM) untuk segera mengurus sertifikat halal bagi barang makanan serta minuman yang tersebut merek jual/edarkan.

"Produk halal pada masa kini berubah menjadi daya saing pada perdagangan nasional juga internasional bahkan dengan jumlah keseluruhan populasi Muslim planet yang dimaksud bertambah pada mengikuti gaya hidup halal,  memacu konsumsi komoditas meningkat," kata Pelaksana tugas Kepala Kanwil Kemenag Riau Muliardi pada Pekanbaru, Minggu.

Menurut Muliardi, p sertifikasi halal berubah menjadi prioritas nasional yang dimaksud memerlukan kolaborasi juga sinergi Badan Penyelenggara Garansi Layanan Halal (BPJPH) Kementerian Agama beserta seluruh pemangku kepentingan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/BUMN/swasta.

Ia mengutarakan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo bahwa Nusantara berisiko menjadi kiblat bidang halal dunia sehingga sertifikasi halal berubah jadi prioritas nasional yang tersebut memerlukan kerja serupa semua pihak terkait.

"Sertifikat halal berubah jadi mandatory bagi seluruh komoditas yang masuk, beredar, juga diperdagangkan di Indonesia. Karena itu sertifikat halal wajib bagi item makanan berdasarkan regulasi jaminan komoditas halal itu," katanya.

Ia menyebutkan ada tiga kelompok item yang harus telah bersertifikat halal yakni hasil makanan kemudian minuman, kedua substansi baku, material tambahan pangan, serta materi penolong untuk komoditas makanan juga minuman. Ketiga barang hasil sembelihan lalu jasa penyembelihan.

Dalam akselerasi mandatory tersebut, katanya l diperlukan dukungan penganggaran sertifikasi halal oleh pemerintah tempat tingkat provinsi serta kabupaten/kota di rangka menggerakkan sertifikasi komoditas halal dengan memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro juga kecil, sesuai ketentuan yang mana berlaku.

"Untuk tahun 2024 BPJPH telah menganggarkan sebanyak 1 jt kuota sertifikat gratis bagi usaha mikro kecil seperti bisnis rumahan, produk-produk simpel lalu yang dimaksud bukan menggunakan komponen dari daging hasil sembelihan. Hingga ketika ini, kuota yang tersisa berkisar 200 ribu kuota nasional. Untuk itu wajib dukungan dari berubah-ubah pihak untuk biaya fasilitasi agar capaian sertifikat halal Provinsi Riau dapat lebih besar berbagai lagi," katanya.

Ia menekankan bahwa pada Peraturan pemerintahan No. 39 Tahun 2021 disebutkan seluruh hasil bisnis makanan, minuman, materi baku tambahan pangan juga penolong untuk item makanan lalu minuman dan juga penyembelihan  wajib miliki sertifikat halal mulai 18 Oktober 2024.

Berdasarkan data dari BPJPH Riau, di Provinsi Riau telah terjadi terbentuk 16.050 UMKM yang tersebut mempunyai sertifikat halal dari total 67.641 UMKM.

 

Artikel ini disadur dari Riau berupaya jaring  51.591UMKM urus sertifikat halal