Berita  

Sorry Ya! Honorer, Kades lalu Alat Desa Tak Dapat THR

Sorry Ya! Honorer, Kades setelah itu Alat Desa Tak Dapat THR

Jakarta – eksekutif mulai membagikan jatah tunjangan hari raya (THR) untuk pensiunan ASN pada 22 Maret 2024. Adapun, ASN terlibat akan mulai menerima THR H-10 Lebaran. THR ASN diberikan secara full pada tahun ini.

Pejabat negara hingga anggota DPR juga DPRD pun dipastikan akan menerima THR. Namun, ternyata ada beberapa jabatan di pemerintahan yang digunakan tidaklah akan mendapatkan THR. Mereka adalah tenaga honorer, kepala desa atau kades beserta perangkat desa.

Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara juga Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Ia mengatakan, honorer yang tersebut akan mendapatkan THR ialah yang mana sudah ada diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Honorer tidak ada dapat (THR),” kata Anas, di Kongres Pers THR dan juga Gaji ke-13 Tahun 2024, dalam Kementerian Keuangan, Ibukota Pusat, diambil Awal Minggu (25/3/2024).

“Jadi honorer yang telah diangkat berubah menjadi PPPK berhak (mendapat THR juga Gaji ke-13),” tegasnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menegaskan THR tak diberikan terhadap kepala desa maupun perangkat desa sebab merekan bukan tergolong sebagai ASN.

“Perangkat desa memang benar aturannya tiada ada, pada undang-undang desa bukanlah ASN. Alat desa, kepala desa bukanlah ASN baik di dalam UU ASN, UU Desa, statusnya bukanlah ASN. Oleh sebab itu bukan termasuk pemberian tunjangan hari raya yang digunakan diberikan oleh pemerintah,” tegas Tito di konpers.

Namun, THR bagi perangkat desa dapat diwujudkan melalui alokasi dana desa di bentuk insentif. Hal itu wajib kesepakatan antar semua perangkat desa.

“Di tahun kemudian merek menggunakan dana desa, kita bicarakan di asosiasinya. Kita prinsipnya menyejahterakan tapi tiada memberatkan dana desa,” kata Tito.

Artikel Selanjutnya Selamat! Sri Mulyani Umumkan THR PNS, TNI & Polri Cair 100%

Artikel ini disadur dari Sorry Ya! Honorer, Kades dan Perangkat Desa Tak Dapat THR