Berita  

Wajib Militer Junta Myanmar Ancaman Serius Warga Sipil, Pakar PBB: Melemah Tapi Sangat Berbahaya!

Wajib Militer Junta Myanmar Ancaman Serius Warga Sipil, Pakar PBB: Melemah Tapi Sangat Berbahaya!

Berita Terkini Hari IniMelex.id Junta militer Myanmar menjadi ancaman besar bagi warga sipil. Pasalnya, negara yang disebutkan memberlakukan wajib militer, Rabu (21/2/2024) malam. Pernyataan itu disampaikan pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan pernyataan kantor hak asasi manusia PBB, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia dalam Myanmar, Tom Andrews memohon tindakan internasional yang mana lebih lanjut kuat untuk melindungi populasi yang mana semakin rentan.

“Meski melemah dan juga semakin putus asa, junta militer Myanmar masih sangat berbahaya,” kata Andrews.

“Kehilangan pasukan juga tantangan perekrutan sudah pernah menjadi ancaman nyata bagi junta, yang tersebut menghadapi serangan gencar di area garis depan pada seluruh negeri,” tambahnya.

Saat junta Myanmar memaksa laki-laki serta perempuan muda untuk masuk militer, merek justru melancarkan serangan terhadap warga sipil, kata Andrews.

Myanmar berada di tempat bawah pemerintahan junta sejak Februari 2021, lalu militer, yang digunakan dikenal sebagai Tatmadaw, menghadapi perlawanan sengit dari kelompok etnis pada banyak wilayah pada negara tersebut.

Pada 10 Februari lalu, junta mengeluarkan perintah yang dimaksud dikatakan telah lama memberlakukan Undang-Undang Dinas Militer Rakyat tahun 2010.

Undang-undang yang disebutkan menetapkan bahwa warga negara laki-laki berusia 18-35 tahun dan juga perempuan berusia 18-27 tahun memenuhi aturan untuk wajib militer, meskipun pekerja “profesional” laki-laki dapat mengikuti wajib militer hingga usia 45 tahun dan juga perempuan hingga usia 35 tahun.

Mereka yang menghindari dinas militer atau membantu orang lain menghindari dinas militer dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima tahun.

Seorang juru bicara junta militer Myanmar menyatakan bahwa junta militer bermaksud untuk mewajibkan wajib militer sebanyak 5.000 orang setiap bulan pada April.

Oleh dikarenakan tidaklah ada tindakan dari Dewan Ketenteraman PBB, pelapor khusus yang dimaksud mendesak negara-negara untuk memperkuat, juga mengoordinasikan langkah-langkah menurunkan akses junta terhadap senjata lalu pendanaan yang tersebut diperlukan guna menghindari serangannya terhadap rakyat Myanmar.

“Jangan salah, tanda-tanda keputusasaan, seperti diberlakukannya rancangan undang-undang, bukanlah indikasi bahwa junta kemudian pasukannya tidak ada terlalu menjadi ancaman bagi rakyat Myanmar,” kata Andrews.

“Dengan berupaya mengaktifkan undang-undang wajib militer, junta mencoba membenarkan kemudian memperluas pola perekrutan paksa, yang digunakan sudah ada berdampak pada penduduk sipil dalam seluruh negeri,” tambahnya.

Pelapor khusus PBB yang dimaksud mengungkapkan bahwa pada beberapa bulan terakhir, para pemuda dilaporkan diculik dari jalanan kota-kota Myanmar atau dipaksa bergabung dengan militer.

Dia mengungkapkan penduduk desa dilaporkan telah dilakukan dipekerjakan sebagai kuli angkut juga perisai manusia.

“Kaum muda merasa ngeri dengan kemungkinan dipaksa mengambil bagian juga pada teror yang tersebut diadakan junta. Jumlah orang yang melarikan diri melintasi perbatasan, untuk menghindari wajib militer pasti akan meroket,” ujar dia

Pelapor khusus yang dimaksud mengajukan permohonan lebih banyak sejumlah bantuan kemanusiaan bagi rakyat yang terkena dampak, termasuk melalui bantuan lintas batas.

“Sekarang, lebih besar dari sebelumnya, komunitas internasional harus segera bertindak untuk mengisolasi junta dan juga melindungi rakyat Myanmar,” kata Andrews menambahkan. (Antara)

Sumber : Suara.com