Yusril: KPU Tak Lakukan Pelanggaran Etik Pencalonan Gibran

Yusril: KPU Tak Lakukan Pelanggaran Etik Pencalonan Gibran

Berita Politik Hari IniMelex.id JAKARTA – Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidaklah ada pelanggaran etik apa pun yang mana dilaksanakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada memproses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada Pilpres 2024.

Hal itu dikemukakan Yusril di menanggapi laporan Demas Brian Sicaksono, PH Hariyanto, juga Rumondang Damanik terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan raya (DKPP) yang dimaksud mulai bersidang pada hari terakhir pekan 22 Desember 2024.

Para Pelapor mendalilkan bahwa Terlapor para Komisioner KPU membiarkan Gibran mengikuti proses tahapan pencalonan dengan mengabaikan prinsip kepastian hukum. Terlapor juga dengan sewenang-wenang menetapkan Gibran sebagai cawapres mendampingi Prabowo. Padahal komisioner KPU mengetahui bahwa pada waktu proses pencalonan itu batas usia pasangan capres adalah 40 tahun.

KPU baru mengubah peraturan itu setelahnya proses pencalonan selesai. Para pelapor menyatakan tindakan terlapor bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dimaksud secara imperatif diperintahkan oleh Pasal 11 huruf a Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu.

Norma etik yang tersebut dijadikan dalil para Pelapor adalah Pasal 11 huruf a Peraturan DKPP itu memberikan kewajiban etik terhadap komisioner KPU untuk “melakukan tindakan pada rangka penyelenggaraan pemilihan raya yang tersebut secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan”. Sementara PKPU mengatur secara tegas bahwa ketentuan capres serta cawapres minimal 40 tahun.

Karena peraturan yang tersebut bersifat tegas itu belum diubah juga KPU tetap memperlihatkan memproses pencalonan Gibran yang dimaksud belum berusia 40 tahun, maka para Pelapor mendalilkan Komisioner KPU sudah melakukan pelanggaran etik. Para pelapor memohon DKPP untuk menjatuhkan sanksi etik berbentuk pemberhentian sebagai komisioner KPU.

Yusril yang mana juga pakar hukum tata negara dan juga filsafat hukum menilai persoalan mendasar untuk DKPP menilai ada tidaknya pelanggaran etik menghadapi norma Pasal 11 huruf a Peraturan DKPP yang disebutkan adalah bagaimana menafsirkan kata “secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan”.

Kalau “secara tegas” ditafsirkan secara limitatif pada PKPU dalil yang disebutkan seolah tampak benar adanya. Peraturan KPU secara tegas menyebutkan bahwa pendaftaran cawapres dapat diproses apabila sudah berusia 40 tahun ke atas. Jika proses masih dilanjutkan, maka para komisioner mampu dikenakan sanksi hukum administrasi, di area samping dijatuhi sanksi etik.

Namun, tafsir menghadapi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tersebut berlaku tidak ada dapat dibatasi semata-mata pada PKPU saja. Di berhadapan dengan PKPU masih ada PP, UU, juga UUD 1945. KPU memproses pencalonan Gibran, bukanlah suatu pembiaran yang tersebut merupakan tindakan pasif, tetapi merupakan suatu tindakan aktif.

Sumber : Sindonews.com