Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti berharap agar kondisi pasar kerja nasional dapat dievaluasi secara komprehensif, bukan hanya lewat data pemutusan hubungan kerja (PHK). “Passar kerja tidak dapat dipandang hanya dari perspektif PHK. Ia terdiri dari orang yang bekerja, orang yang menganggur, orang yang di-PHK, dan orang yang terserap,” tuturnya dalam wawancara di Jakarta, Selasa.
Menurut data BPS, jumlah angkatan kerja Indonesia pada Februari 2026 mencapai 154,91 juta orang. Dari angka tersebut, jumlah orang yang tercatat bekerja adalah 147,67 juta orang, meningkat sekitar 1,9 juta orang dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 145,77 juta orang. “Penambahan angkatan kerja baru ini berasal dari lulusan sekolah menengah hingga perguruan tinggi yang mulai meng ingres workplace,” ujar Amalia.
Angka pengangguran terbuka menurun dari 7,28 juta orang menjadi 7,24 juta orang, berkurang sekitar 34.700 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka tingkat pengangguran terbuka Indonesia turun menjadi 4,68 persen pada Februari 2026, dibandingkan 4,76 persen pada Februari 2025.
Amalia menekankan bahwa pasar tenaga kerja masih mampu menyerap tenaga kerja baru meski dihadapi tantangan ekonomi global dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. “Jadi pesan saya adalah jangan melihat pasar kerja hanya lewat data PHK,” ujarnya.
Meskipun demikian, ia mengindikasikan bahwa terdapat pekerja yang kehilangan pekerjaan selama satu tahun terakhir, antara lain akibat PHK di sejumlah sektor usaha. BPS mencatat sekitar 196 ribu orang mengalami PHK dalam satu tahun terakhir. Dari jumlah itu, sekitar 113 ribu orang berhasil kembali bekerja, sementara sekitar 14 ribu orang memilih keluar dari angkatan kerja karena melanjutkan pendidikan atau alasan keluarga. “Ada yang terserap kembali pekerjaan, ada yang tetap menganggur, ada yang keluar karena PHK, tetapi ada juga yang kembali bekerja,” ujarnya.
Selain data PHK, BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026, didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan percepatan belanja pemerintah di awal tahun. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04 persen, perdagangan 6,26 persen, industri pengolahan 5,04 persen, serta pertanian 4,97 persen, semuanya berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja di berbagai lapisan ekonomi.
Amalia menilai bahwa dinamika pasar kerja harus dilihat secara menyeluruh agar ketenagakerjaan tidak dipersepsikan hanya dari angka PHK. Data ketenagakerjaan menjadi kunci dalam membaca kondisi ekonomi domestik dan efektivitas penyerapan tenaga kerja nasional.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus memperluas program penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kompetensi tenaga kerja sepanjang 2026. Salah satu langkah utama adalah Program Pelatihan Vokasi Nasional yang menargetkan lebih dari 70 ribu peserta secara nasional pada tahun ini. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pelatihan vokasi menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja melalui skema yang terhubung dengan kebutuhan industri.
Selain pelatihan vokasi, pemerintah juga mengaktifkan program padat karya, tenaga kerja mandiri, serta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk menjaga stabilitas daya tahan pasar kerja di tengah dinamika ekonomi global.
