Setiappagi dan sore, kawasan Barombong di selatan Makassar dipenuhi deretan kendaraan, klakson yang berkeroncongan, dan wajah lelah warga yang harus menunggu waktu untuk tiba di tempat kerja atau pulang ke rumah. Warga yang pergi ke kerja, mengantar anak sekolah, atau menyalurkan logistik ke daerah penyangga harus menghadapi kemacetan yang sudah menjadi rutinitas. Pada sore hari, pola yang sama muncul lagi. Arus kendaraan dari Gowa menuju Makassar bertemu dengan kepadatan di kota, menjadikannya simpul kemacetan yang menguras energi ribuan pengguna jalan setiap hari.
Untuk mengatasi situasi, pemerintah Kota Makassar bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berencana mempercepat pembangunan Jembatan Kembar Barombong. Pembangunan infrastruktur ini dianggap sebagai solusi penting untuk mengatasi kemacetan kronis di wilayah selatan Kota Makassar. Bagi Pemerintah Kota Makassar, Jembatan Kembar Barombong bukan sekadar proyek fisik, melainkan infrastruktur strategis yang menghubungkan mobilitas warga dengan wilayah penyangga seperti Kabupaten Gowa dan Takalar.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menyatakan bahwa Pemkot Makassar siap menyediakan kebutuhan administrasi, teknis, data, dan aturan yang dibutuhkan pemerintah provinsi. “Pada dasarnya Pemerintah Kota Makassar siap mendukung segala kebutuhan, baik data, aturan maupun administrasi yang diinginkan pemerintah provinsi untuk kami siapkan,” ujarnya.
Menurut Appi, masalah utama kawasan Barombong bukan hanya kepadatan kendaraan, tetapi ada bottleneck atau titik penyempitan arus lalu lintas yang menyebabkan kendaraan melambat drastis pada jam sibuk. Kondisi ini selama bertahun‑tahun menjadi keluhan masyarakat; warga harus menghabiskan waktu lebih lama di jalan untuk menempuh jarak yang sebenarnya tidak terlalu jauh.
Karena itu, pembangunan Jembatan Kembar Barombong diharapkan menjadi jawaban atas keresahan warga. Pemprov siapkan alokasi anggaran Rp100 miliar pada tahun anggaran 2027 untuk memulai pembangunan fisik jembatan, jelaskan Kepala Dinas Bina Marga Sulsel Andi Ihsan. Langkah ini menampilkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek tahunan, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan masyarakat Sulawesi Selatan.
Kemacetan yang terjadi selama ini adalah konsekuensi dari meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan permukiman, dan mobilitas masyarakat di kawasan selatan Makassar. Ketika akses jalan tidak lagi mampu menampung volume kendaraan, pembangunan infrastruktur baru menjadi kebutuhan mendesak, sehingga perencanaan kota yang adaptif dan berorientasi masa depan menjadi krusial.
Jembatan Kembar Barombong diharapkan memberi manfaat berantai: penurunan biaya transportasi, percepatan distribusi barang, tumbuhnya investasi, dan peningkatan peluang ekonomi. Pedagang kecil dapat lebih mudah menjangkau pasar, pekerja tidak kehilangan waktu di jalan, pelajar dan mahasiswa dapat bepergian lebih efisien, serta sektor properti dan usaha mikro berpotensi berkembang lebih cepat.
Proses pembebasan lahan, yang kini dipercepat, menjadi tahapan penting yang membutuhkan dukungan semua pihak. Pemerintah Kota Makassar menargetkan semua lahan dalam status clear and clean pada Juni 2026 agar konstruksi dapat berjalan tanpa hambatan hukum maupun administrasi. Langkah ini menjadi contoh tata kelola yang akuntabel, transparan, dan terukur dalam pembangunan infrastruktur modern.
Di Indonesia, pembebasan lahan sering menjadi hambatan utama yang memperlambat pembangunan. Namun pendekatan koordinatif yang dilakukan Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel menunjukkan bahwa komunikasi antarlembaga dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Dengan semangat gotong royong, kemajuan daerah tidak lahir dari kerja satu orang, melainkan hasil kerja bersama pemerintah dan masyarakat. Di kawasan Barombong, harapan baru perlahan tumbuh: perjalanan yang lebih lancar, akses ekonomi yang terbuka, dan kota yang semakin terkoneksi.
Ketika akhirnya kendaraan melintas mulus di Jembatan Kembar Barombong, masyarakat akan mengingat bahwa jembatan itu dibangun bukan hanya untuk menghubungkan dua sisi wilayah, tetapi juga untuk menghubungkan harapan warga dengan masa depan kotanya.
